TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai pernyataan Prabowo soal lemahnya pertahanan negara dalam debat keempat menunjukkan kekurangan pemerintahan saat ini.

Ia menilai, kritik Prabowo soal rapuhnya pertahanan negara memperlihatkan bahwa capres petahana Joko Widodo tak serius dalam menyiapkan pertahanan negara yang kuat.

Menurut Nizar, program pembangunan infrastruktur di era Jokowi akan percuma bila pertahanan negara dengan mudah dibobol.

"Prabowo berulang-kali menyebut negara harus kuat agar dihormati dalam percaturan global. Sebaliknya, Jokowi berpikir berbeda, katanya dalam 20 tahun ke depan tidak ada serangan musuh. Itu pemikiran yang fatal," kata Nizar melalui keterangan tertulis, Senin (1/4/2049).

Baca: Ini Titik Mangkal SIM Keliling di Jakarta, Depok, tangerang, dan Bekasi

"Buat apa susah payah membangun infrastruktur jika pertahanan mudah dibobol," lanjut politisi Gerindra itu.

Karena itu, ia mewajari anggaran pertahanan Indonesia di era pemerintahan Jokowi lebih kecil rasionya dari Produk Domestik Bruto (PDB) dari negara lain di ASEAN.

Anggaran pertahanan sebesar Rp 108,4 triliun menurutnya tak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Indonesia.

Ia menambahkan, kegagalan pemerintahan Jokowi dalam hal pertahanan terlihat dari serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang tak kunjung usai.

Baca: Sendawa Berlebih Saat Perut Kosong Bisa Bahayakan Lambung

Terlebih, sambung Nizar, sudah banyak aparat TNI dan Polri yang menjadi korban serangan kelompok separatis tersebut.

"Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua bebas membantai para prajurit dan polisi. Tidak mungkin bicara perdamaian dunia, tidak mungkin bisa berdiri tegak dalam percaturan global, jika menghadapi KKB saja sudah pontang-panting," lanjut dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jurkam BPN: Buat Apa Bangun Infrastruktur jika Pertahanan Mudah Dibobol"