TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mempertanyakan pihak yang memberikan informasi kepada Presiden Joko Widodo dalam hal strategi dan kebijakan militer.

Sebab, menurut Prabowo, data yang disampaikan Jokowi dalam debat keempat Pemilu 2019, Sabtu (30/3/2019) malam, salah.

Contohnya, ketika Jokowi memaparkan apa yang sudah dikerjakan di bidang pertahanan selama 4,5 tahun terakhir. Salah satunya adalah pengadaan radar maritim dan radar udara yang kini telah menguasai 100 persen wilayah Indonesia.

"Ada 19 titik radar udara kita yang telah terkoneksi. Ada 11 titik radar maritim kita yang telah tersambung dan terkoneksi," papar Jokowi.

Baca: Fahri Hamzah Unggah Foto Prabowo Berkarier di TNI, Yunarto: Kirim Juga Gimana Berakhir di Militer

Program ini merupakan bagian dari Rp 107 triliun anggaran pertahanan serta keamanan di Indonesia, anggaran terbesar nomor dua setelah pembangunan infrastruktur.

Prabowo yang mendapatkan kesempatan merespons selanjutnya langsung mengatakan, pembisik informasi ke Jokowi, kurang tepat.

"Saya pengalaman di tentara, budaya ABS banyak Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman, semua terkendali Pak, radar cukup Pak. Saya tidak menyalahkan Bapak. Ini budaya Indonesia ABS. Kita tidak mau mengancam siapapun. Tapi kita lemah (dalam pertahanan) Pak. Mungkin menteri bapak..." ujar Prabowo yang langsung disela moderator karena waktu menjawab sudah habis.

Siapa yang Disasar?

Mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (purn) Johanes Suryo Prabowo mengaku, tidak mengetahui pasti, siapa pemberi informasi kepada Jokowi yang disasar Prabowo dalam debat keempat itu.

"Saya enggak ngerti," ujar Suryo Prabowo saat dijumpai usai debat yang digelar di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat.

Suryo hanya menegaskan, sepakat dengan Prabowo Subianto bahwa data yang diungkapkan oleh Jokowi salah.

Secara formal, lanjut Suryo, informasi-informasi kebijakan strategis pertahanan dan keamanan ke seorang Presiden, memang disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Selain itu, lanjut Suryo, normalnya seorang presiden memiliki sistem informasi tersendiri di mana informasi yang masuk harus diolah akurasi dan ketepatannya.

Namun, Suryo sekali lagi mengaku, tak mengetahui pasti, siapa pemberi informasi ke Jokowi yang disasar Prabowo.