TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah langkah apabila melaporkan pengunggah video settingan server Singapura.

Seharusnya, kata Ferdinand, KPU memanggil orang-orang yang ada di dalam video tersebut untuk mengajak berdiskusi dan memberitahu dimana saja kebocoran tersebut.

Apabila, tidak terbukti adanya settingan server yang dimaksud, KPU baru mengambil langkah hukum.

"Saya menilai KPU sudah salah. Harusnya diajak bicara dulu orang di dalam video itu. Jangan langsung memenjarakan si pengunggah video," jelas dia, Jakarta, Sabtu (6/4/2019)

"Kalau tidak terbukti, apa yang diomongkan, baru lah ambil langkah hukum. Ini kan bisa saja, KPU tidak tahu apa-apa karena yang bermain pihak luar. Bukan dari mereka, misalnya," lanjutnya.

Baca: Polisi Buru Kreator dan Buzzer Penyebar Hoaks Server KPU Di-setting Menangkan Jokowi

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan tiga buah akun di media sosial pasca beredar hoaks bahwa server KPU menyetting kemenangan salah satu paslon dalam Pilpres mendatang.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pihaknya merasa dirugikan dan melaporkan tiga akun di media sosial tersebut.

"Berdasarkan tuduhan tidak berdasar yang beredar melalui video di media sosial, maka KPU merasa dirugikan dan malam ini melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Ada beberapa hal yang kita laporkan, sekurang-kurangnya ada 3 akun di media sosial," ujar Arief, di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Pihaknya melampirkan sejumlah alat bukti berupa rekaman video, dimana di dalamnya terdapat beberapa orang yang menyampaikan hal yang tidak benar.

Namun demikian, ia menegaskan tidak mengetahui siapa yang berada dalam video tersebut. KPU, kata Arief, hanya fokus melaporkan akun yang digunakan untuk menyebarkan video hoaks itu.

"Saya tidak tahu itu siapa (yang berada di dalam video, - red). Yang kami laporkan akun-akun yang digunakan untuk menyebarkan video tersebut, dan video sendiri kita sampaikan didalamnya ada beberapa orang yang saya tidak tahu siapa dia, tapi menyampaikan informasi yang tidak benar terkait KPU," jelasnya.