Berikut jadwal lengkap pengumuman hasil hitung Cepat/Quick Count Pilpres 2019 versi Litbang Kompas pada Rabu (17/4/2019) mendatang.

TRIBUNNEWS.COM - Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas menjadi satu dari 33 lembaga yang akan melakukan hitung cepat atau quick count Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019).

Quick count akan dilakukan terhadap Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) tingkat DPR.

Vice President National News Kompas Gramedia, Budiman Tanuredjo mengatakan, quick count adalah kontribusi luar biasa dari Kompas dalam Pemilu 2019.

Khususnya, untuk menilai kerja penyelenggara pemilu.

Baca: LIPI: Quick Count Perlu di Pemilu Indonesia, Tapi Harus Dapat Dipertanggungjawabka

Baca: Daftar Quick Count Pilpres 2019, Poltracking Indonesia Sempat Raih Penghargaan di Awal Tahun

Baca: Quick Count Pilpres 2019: Bawaslu-KPU Minta MK Percepat Uji Materiil Aturan Tayangan Hitung Cepat

"Kami ingin mengukur kualitas pemilu kita sendiri," kata Budiman saat peluncuran program quick count Kompas di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Litbang Kompas memiliki sejarah panjang dalam kerja hitung cepat.

Diawali ketika Pilkada DKI pada 8 Agustus 2007 hingga terakhir Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur 2018.

Hasil seluruhnya masih berada dalam rentang margin of error di bawah 1 persen jika dibandingkan hasil akhir rekapitulasi resmi KPU.

Pada Pemilu 2014, Litbang Kompas juga melakukan quick count pada Pilpres dan Pileg DPR.

Baca: Quick Count Pilpres 2019 - 33 Lembaga Survei Mendaftar, KPU Harap Profesionalitas & Tanggung Jawab

Baca: Bahas Quick Count Pilkada Jabar, Yunarto Wijaya: Lihatlah, Pihak Mana yang Jago Bikin Hoax

Baca: SMRC Ungkap Alasan Perbedaan Hasil Survei dengan Quick Count

Saat itu, hasil hitung cepat Litbang Kompas, simpangan rata-ratanya 0,81 persen untuk Pilpres dan 0,18 untuk Pileg DPR, jika dibandingkan hasil rekapitulasi KPU.

Sejak 2007, Budiman menyinggung prestasi Litbang Kompas ketika melakukan quick count Pilkada DKI putaran II pada April 2017.

Yaitu antara Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Ketika itu, simpangan rata-rata hanya 0,04 persen dibandingkan rekapitulasi KPU.