Anggap Visi Misi Capres dan Caleg Beda dengan Realisasi, Mahfud MD Lebih Percaya pada Rekam Jejak
Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD anggap visi misi peserta pemilu berbeda dengan realisasi.
Editor: Fitriana Andriyani
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD anggap visi misi peserta pemilu berbeda dengan realisasi.
Oleh karena itu, Mahfud MD mengaku lebih percaya pada rekam jejak peserta pemilu, baik calon presiden dan calon wakil presiden, maupun calon legislatif.
Mahfud MD menyampaikan bahwa dia tidak pernah percaya dengan visi misi peserta pemilu, baik calon presiden, wakil presiden, maupum calon legislatif.
Menurut dia, visi misi peserta pemilu hanya bersifat formalitas saja dan sering tidak dikerjakan.
Baca: Mahfud MD Tidak Percaya Visi Misi Semua Capres Maupun Caleg, Ini Alasannya
"Pertama, kadang kala yang buat sendiri enggak ngerti dan kalau ngerti pun enggak dilaksanakan juga. Itu kan hanya janji semata dan pasti menyembunyikan sesuatu yamg jelek," ujar Mahfud dalam sebuah diskusi di Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).
Dia tidak heran ketika banyak anggota DPR yang menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab, apa yang disampaikan dalam visi misi berbeda dengan realisasinya.
Oleh karena itu, dia lebih percaya dengan rekam jejak peserta pemilu daripada visi misinya.
"Karena memang yang diumumkan dan dikerjakan tidak selalu sama. Makanya sekarang penting untuk mengecek rekam jejak. Saya selalu percaya pada rekam jejak," ujar Mahfud.
Pada era digital seperti sekarang, Mahfud berpendapat mencari rekam jejak peserta pemilu bukan hal yang sulit.
Baca: Ketimbang Visi Misi, Mahfud MD Lebih Percaya Rekam Jejak Peserta Pemilu 2019
Rekam jejak bisa menjadi preferensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.
Pentingnya Pileg Dalam diskusi ini, Mahfud juga menyampaikan pentingnya Pemilihan Legislatif.
Menurut dia Pileg tidak kalah penting dengan Pemilihan Presiden.
Dia bercerita tentang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah ditanya alasan tidak mengambil kebijakan tertentu.