Anggap Visi Misi Capres dan Caleg Beda dengan Realisasi, Mahfud MD Lebih Percaya pada Rekam Jejak
Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD anggap visi misi peserta pemilu berbeda dengan realisasi.
Editor: Fitriana Andriyani
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD anggap visi misi peserta pemilu berbeda dengan realisasi.
Oleh karena itu, Mahfud MD mengaku lebih percaya pada rekam jejak peserta pemilu, baik calon presiden dan calon wakil presiden, maupun calon legislatif.
Mahfud MD menyampaikan bahwa dia tidak pernah percaya dengan visi misi peserta pemilu, baik calon presiden, wakil presiden, maupum calon legislatif.
Menurut dia, visi misi peserta pemilu hanya bersifat formalitas saja dan sering tidak dikerjakan.
Baca: Mahfud MD Tidak Percaya Visi Misi Semua Capres Maupun Caleg, Ini Alasannya
"Pertama, kadang kala yang buat sendiri enggak ngerti dan kalau ngerti pun enggak dilaksanakan juga. Itu kan hanya janji semata dan pasti menyembunyikan sesuatu yamg jelek," ujar Mahfud dalam sebuah diskusi di Kantor MMD Initiative, Jalan Kramat 6, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).
Dia tidak heran ketika banyak anggota DPR yang menjadi target operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab, apa yang disampaikan dalam visi misi berbeda dengan realisasinya.
Oleh karena itu, dia lebih percaya dengan rekam jejak peserta pemilu daripada visi misinya.
"Karena memang yang diumumkan dan dikerjakan tidak selalu sama. Makanya sekarang penting untuk mengecek rekam jejak. Saya selalu percaya pada rekam jejak," ujar Mahfud.
Pada era digital seperti sekarang, Mahfud berpendapat mencari rekam jejak peserta pemilu bukan hal yang sulit.
Baca: Ketimbang Visi Misi, Mahfud MD Lebih Percaya Rekam Jejak Peserta Pemilu 2019
Rekam jejak bisa menjadi preferensi bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya.
Pentingnya Pileg Dalam diskusi ini, Mahfud juga menyampaikan pentingnya Pemilihan Legislatif.
Menurut dia Pileg tidak kalah penting dengan Pemilihan Presiden.
Dia bercerita tentang Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah ditanya alasan tidak mengambil kebijakan tertentu.
Menurut Mahfud, jawaban SBY ketika itu sangat sesuai dengan realita di lapangan.
"Menarik jawaban Pak SBY, dia bilang 'sudahlah sekarang sudah beda dengan zaman orba. Kalau dulu presiden berdeham saja seluruh rakyat berdeham.Sekarang enggak bisa. Saya mau itu, DPR enggak setuju. Saya setuju, DPR setuju, LSM yang enggak setuju'," kata Mahfud.
Baca: Mahfud MD: Saya Sejak Dulu Tidak Percaya Visi Misi Kandidat Presiden Maupun DPR
Itu menjadi salah satu bentuk pentingnya posisi anggota DPR dalam kehidupan bernegara.
Dia juga bercerita pengalamannya ketika masih menjabat sebagai ketua MK. Kata dia, ketika itu banyak anggota DPR yang menjual undang-undang.
Saat menyusun undang-undang, mereka menjual pasal demi pasal kepada pihak yang menguntungkan.
"Mereka pura-pura bertengkar kalau sidang, malamnya mereka bertemu bandarnya di hotel. Lalu disepakati besok ini ya isinya," ujar dia.
Menurut Mahfud, pengalamannya itu menunjukan pentingnya memilih anggota DPR yang berintegritas.
Oleh karena itu dia berharap masyarakat juga bisa serius dalam menentuk pilihan caleg nanti.
Ini salah satu konsekuensi dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia.
Baca: Live Streaming tvONE, ILC Jelang Pilpres 2019, Ada Jusuf Kalla, BJ Habibie, Mahfud MD hingga Aa Gym
"Ya sudah itu kan kerjaan kita sendiri membangun demokrasi. Oleh sebab itu makanya jangan nanggung, kalau kita mau pilih DPR, itu lihat rekam jejaknya," kata dia.
Pengamat politik dari Explosit Strategic Arif Susanto menilai, persaingan politik dalam Pemilu Serentak 2019 telah menimbulkan polarisasi yang kuat.
Masing-masing kubu mengarah pada relasi tidak sehat antar-pendukung dan bahkan relasi cenderung predatorik antar-caleg.
"Akibat polarisasi itu, muncul pengungkapan skandal para caleg yang lebih dimaksudkan untuk menjatuhkan lawan ketimbang untuk memberi informasi lebih utuh tentang caleg kepada calon pemilih," kata Arif Susanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/4/2019).
Oleh karena itu, Arif mengimbau pemilih agar lebih cerdas dalam memilih caleg pada Pemilu 2019. Dia meminta masyarakat untuk mencari tahu rekam jejak seorang caleg.
Baca: 6 Situs yang Sediakan Informasi dan Rekam Jejak Caleg di Pemilu 2019, Telusuri Sebelum Memilih
Investigasi akan rekam jejak seorang caleg menjadi syarat penting bagi seorang pemilih cerdas.
"Mengetahui rekam jejak caleg menjadi syarat penting bagi seorang pemilih cerdas. Pemilih cerdas mengambil putusan berdasarkan pertimbangan atas informasi yang dimilikinya," kata dia.
Menurut Arif, semakin informatif maka akan semakin mungkin seorang calon pemilih dapat membuat pilihan cerdas.
Secara akumulatif, pilihan cerdas itu akan memberi pengaruh besar terhadap kebaikan bersama.
Di sisi lain, caleg juga berkepentingan agar calon pemilih semakin cerdas.
"Sebab, pemilih cerdas akan mengharapkan tawaran program bagus dan bersedia melakukan dialog kritis dengan para caleg," kata dia.
Oleh karena itu, Arif menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya mendorong mekanisme agar para caleg menyampaikan transparansi.
Baca: H-2 Pencoblosan, Ini Cara Mengecek Rekam Jejak Caleg Pilihanmu
Baca: ICW Minta Masyarakat Perhatikan Rekam Jejak Caleg
Misalnya, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengumumkan laporan harta kekayaan negara.
Arif mengatakan, para caleg juga perlu melibatkan diri bersama publik dalam model-model kampanye dialogis sekaligus kritis.
Para caleg dapat memanfaatkan media massa dan media sosial sebagai medium komunikasi politik berjangkauan luas.
(Kompas.com/Jessi Carina/Ihsanuddin)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mahfud MD Lebih Percaya Rekam Jejak daripada Visi Misi Peserta Pemilu 2019 dan Pemilih Cerdas Harus Tahu Rekam Jejak Caleg.