TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa hari ini beredar data tentang hasil exit poll tentang hasil pelaksanaan Pemilu luar negeri di beberapa negara seperti Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, Amerika Serikat.

Data tersebut disajikan dalam matriks tabel lengkap dengan presentase perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terhadap beredarnya data-data tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan, KPU sejauh ini tidak mengatur regulasi exit poll Pemilu luar negeri.

Komisoner KPU RI Viryan Azis di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (15/4/2019) mengungkapkan, KPU hanya mengatur kegiatan tersebut untuk Pemilu dalam negeri.

Viryan menyatakan, exit poll dan quick count diatur untuk bisa diumumkan ke publik terhitung dua jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat rampung dikerjakan.

"Yang kami atur adalah exit poll di dalam negeri. Sudah diatur demikian, dua jam setelah pencoblosan selesai," ujar Viryan.

KPU memang sudah menyelenggarakan Pemilu luar negeri sejak 8 April hingga 14 April 2019 dengan menerapkan sistem early voting atau memilih lebih cepat dibanding waktu yang ditetapkan di dalam negeri.

Alasannya, karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia dengan wilayah luar negeri yang juga melangsungkan Pemilu.

Namun, KPU baru akan melakukan rekapitulasi suara baik di dalam maupun luar negeri secara serentak pada 17 April.

Viryan merujuk pada pasal 449 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (UU Pemilu).

Pasal ini menjelaskan, 'pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat'.

Dalam pasal berikutnya, yakni pasal 6 UU Pemilu, dijelaskan bagi mereka yang melanggar ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.

"Exit poll itu kan pendekatannya berbasis kepada regulasi dengan pengaturan waktu di dalam negeri," jelas dia.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Ilham Saputra mengaku belum mendapatkan laporan soal rilis hasil Pemilu luar negeri lewat metode exit poll tersebut.

Ilham juga enggan berkomentar lebih jauh tentang hasil exit poll luar negeri yang memang tak diatur oleh KPU.

"Saya belum dapat laporan. Nggak mau spekulasi (karena) belum dapat laporannya. No comment," kata Ilham.

Jangan Jadikan Acuan

Sementara, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asyari, menyatakan, hasil survei metode exit poll tidak dapat dijadikan acuan untuk mengetahui hasil Pemilu 2019 Negara Indonesia terutama untuk pemilu di luar negeri.

Hal ini, karena menurut dia, pemungutan suara di luar negeri dilakukan tidak hanya di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN), tetapi juga disalurkan melalui pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Padahal, kata dia, metode exit poll dilakukan dengan cara mengambil data dari pemilih yang datang ke TPS.

"Mungkin saja, tetapi hanya untuk TPS. Kalau metode pos, siapa yang ditanya baru dihitung nanti pada 17 April. Metode KSK juga dihitung tanggal 17," kata Hasyim, dalam sesi diskusi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Senin (15/4/2019).

Dia menegaskan, exit poll bukan acuan untuk menentukan pemenang peserta Pemilu 2019. Dia menilai, exit poll hanya untuk mengetahui gambaran sebagian hasil pemilih di suatu tempat yang dilakukan penelitian.

"Kalau ada orang merilis hasil exit poll, itu hanya gambaran sebagian hasil pemilih. Karena keluar dari TPS, bisa ditanya dengan metode-metode tertentu," tambahnya.

Metode Exit Poll

Untuk diketahui, exit poll merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan menanyakan kepada pemilih setelah keluar dari kotak suara.

Hal itu tidak bermasalah jika dilihat dari metodologi penelitian. Namun hasil penelitian exit poll di luar negeri tidak bisa menjadi representasi atau cerminan dari hasil pemilihan yang terjadi di dalam negeri.