TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca Pemilu Presiden 2019, muncul wacana agar dua kandidat yang bertarung di Pilpres 2019, 17 April lalu untuk melakukan rekonsiliasi.

Seperti seruan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menginginkan rekonsiliasi antara capres petana Joko Widodo dengan capres Prabowo Subianto dilakukan secepatnya.

Menyikapi seruan tersebut, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dian Islamiati Fatwa mengingatkan bahwa Pemilu bukanlah sebuah perang.

Karena itu, ia memastikan tidak ada agenda rekonsiliasi antara BPN dengan siapapun.

"Apanya yang direkonsiliasikan? Kita kan sedang tidak perang? Hanya berkompetisi (Pemilu) saja," terang Dian di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Bahkan, Dian menegaskan seruan Jimly Asshiddiqie agar Jokowi dan Prabowo ngopi bareng, juga tidak akan dimasukkan dalam agenda.

Terutama karena saat ini, baik Prabowo maupun Sandiaga bersama tim BPN tengah sibuk menginventaris C1 Plano yang dikumpulkan oleh para relawan dari seluruh pelosok negeri.

"Bagi Prabowo-Sandi bukan soal kalah dan menang, tapi bagaimana rakyat merasakan keadilan ketika rakyat tidak punya tempat mengadu," sambungnya.

Sementara melihat antusiasme rakyat, Dian mengaku optimis menatap Indonesia. Menurutnya, rakyat menginginkan ada perubahan perubahan untuk negeri ini.

"Dengan tujuan sama yakni masyarakat yang adil dan makmur, yang menjadi cita-cita founding fathers kita," tandasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara terkait himbauan sejumlah tokoh agar ada rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan Prabowo.

Menurut Dahnil, rekonsiliasi dilakukan bila ada konflik. Sementara sekarang ini tidak ada konflik sama sekali.

"Rekonsiliasi itu dilakukan kalau ada konflik. Emang sekarang ada konflik? Kan nggak ada," kata Dahnil di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (22/4/2019).

Ia mengatakan bahwa yang terjadi sekarang ini merupakan perdebatan biasa. Perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah di negara demokrasi.