TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim IT (Informasi dan Teknologi) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo- Sandi, Agus Maksum mengungkapkan sebelum hari pencoblosan Pemilu, pihaknya sudah mewanti-wanti KPU agar menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di seluruh Indonesia.

Sebab, dari temuan di lapangan ada sekitar 17,5 juta pemilih di DPT bermasalah.

"Pada tanggal 14, hari pertama Minggu tenang itu kita ketemu dengan KPU untuk penyelesaian masalah DPT sebanyak 17,5 juta. KPU sudah tahu 17,5 juta yang kita persoalkan itu akhirnya mereka mengakui bahwa itu memang bermasalah," ucap Agus dalam konferensi pers 'Menyoal Netralitas KPU' di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Temuan dugaan adanya 17,5 juta DPT yang bermasalah ini, menunjukkan akan adanya intruder (pemilih fiktif) karena adanya kecurangan masif.

"Itu saya sampaikan dalam rapat internal beberapa minggu lalu itu dihadiri oleh TKN yang diwakili Aryo Bimo dan BPN diwakili oleh Pak Hashim," ujarnya.

Baca: Gugur Saat Amankan Pemilu 2019, 15 Anggota Polri Dapat Kenaikan Pangkat dan Santunan

Namun hingga hari pemilihan dugaan jutaan DPT yang bermasalah itu juga tidak direspons baik oleh KPU.

Atas dasar itulah, ada dugaan KPU telah bermain curang.

"Banyak kita temukan DPT yang bermasalah seperti di Bogor, di Jawa kami mencatat itu ada 19.427 TPS yang bermasah DPT-nya," tuturnya.

"Kami menuntut supaya ini dilakukan pengusutan, mencari, siapa orang yang melakukan ini," tegasnya.