Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai usulan pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu sebagai upaya propaganda mendelegitimasi hasil Pemilu.

Usulan tersebut datang dari Wakil Ketua DPR RI yang juga politikus Gerindra, Fadli Zon.

Menurutnya, apa yang disampaikan Fadli Zon sebagai upaya penggiringan opini publik seolah-olah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Baca: BPN Merasa Bersyukur Prabowo Tolak Utusan Jokowi, Abdul Karding: Seharusnya Dihormati

"Ini bagian dari propaganda untuk mendelegitimasi hasil pemilu. Dibentuk opini publik tentang kecurangan sehingga masyarakat atau publik itu tidak percaya dengan penyelenggara pemilu," kata Karyono Wibowo di RM Mbah Jingkrak, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Selain itu, ia menduga propaganda yang diluncurkan Fadli Zon untuk membangun persepsi seolah-olah Prabowo-Sandiaga kalah akibat adanya kecurangan.

"Nah ini kan bagian dari propaganda yang ujungnya nanti itu adalah kalau bukan Prabowo-Sandi yang menang maka pemilu curang," katanya.

Baca: Putin Dan Kim Jong-un Bertemu Pertama Kalinya di Rusia

"Nah data yang diklaim Fadli Zon itu kan subjektif, ini pemilunya belum diumumkan ya meskipun kalau Fadli Zon jujur dia sudah tahu siapa pemenangnya," imbuhnya.

Kendati demikian, ia setuju laporan dugaan adanya kecurangan harus diusut tuntas.

Namun, untuk mengecek kebenarannya harus dibuktikan dengan bukti dan fakta-fakta di lapangan.

"Saya setuju kecurangan itu harus ditindak tetapi orang yg mengatakan curang harus menunjukkan bukti-buktinya, itu yang penting," katanya.

Usulan Fadli Zon

Dikutip dari kompas.com, Fadli Zon mengusulkan ada pansus kecurangan Pemilu 2019, apa alasannya?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Fadli, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Fadli mengatakan, akan mengusulkan pembentukan pansus tersebut ke fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur Pemilu.

Baca: Ungkap Alasan Rekapitulasi Suara Tim BPN Berpindah-pindah, Fadli Zon: Masalah Keamanan

"Ada pansus tadi lebih enak. Karena bisa menjadi sebuah alat melakukan investigasi dan bisa menelusuri kelemahan dari sistem, prosedur dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengevaluasi agar tidak ada lagi pemilu seperti sekarang ini," ujarnya.

Selanjutnya, Fadli juga mendukung adanya Tim Pencari Fakta kecurangan Pemilu seperti yang diusulkan BPN Prabowo-Sandiaga.

"Saya kira semuanya perlu (TPF), agar kita sebagai negara yang sudah memilih sistem demokrasi ga lagi bongkar pasang," pungkasnya.

Baca: Muncul Isu Pendukung Boikot Nasi Padang, Begini Tanggapan TKN hingga Partai Gerindra

Sebelumnya, Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said mendorong masyarakat sipil untuk membentuk tim independen pencari fakta kecurangan pada Pemilu 2019.

Pasalnya, Sudirman mengaku pihak BPN telah menerima banyak laporan dugaaan kecurangan yang terjadi.

"Kita dorong supaya masyarakat sipil mengonsolidasikan itu (tim independen pencari fakta kecurangan), karena kita ini kurang kekuatan pihak ketiga," ujar Sudirman di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Menurut Sudirman, hingga saat ini BPN sudah mengumpulkan banyak bukti kecurangan di berbagai daerah.