Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG SELATAN - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mendorong pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019 dari unsur masyarakat independen.

Sandiaga Uno mengatakan inisiasi pembentukan TPF tersebut harus dari masyarakat independen yang tidak terdiri dari salah satu pihak peserta Pemilu 2019.

Baca: Dikabarkan Lolos Jadi Anggota DPR, Surat Ahmad Dhani dari Penjara Viral di Medsos

“Saya bilang kalau TPF dari kubu 02 pasti bias, tidak netal, harus dari masyarakat, lebih baik independen karena banyak masyarakat yang sudah berkontribusi sampaikan dugaan kecurangan Pemilu juga,” ujarnya di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (25/4/2019).

Sandiaga Uno menilai dengan pembentukan TPF independen dari masyarakat hasilnya akan baik bagi masyarakat sendiri maupun dua kubu yang bertarung di Pilpres 2019.

Baca: Misteri Lokasi Hitung Real Count Prabowo-Sandi, Dirahasiakan hingga Dianggap Ironi oleh TKN

Sandiaga Uno juga menegaskan bahwa TPF tersebut akan membantu penyelenggara Pemilu.

“Kalau tim nya independen tentu kita semua berprasangka baik dan bisa bantu penyelenggara Pemilu,” kata Sandiaga Uno.

Elit BPN Kumpul di Kertanegara

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso memanggil sejumlah pejabat struktural tim pemenangan ke Posko di Jalan Kertanegara nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, (25/4/2019).

Mereka menggelar rapat tertutup untuk membahas update rekapitulasi suara melalui formulir C1, dan sejumlah dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu.

Baca: Elit BPN Dikumpulkan di Kertanegara Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu

Wakil Ketua BPN, Slamet Ma'arif mengatakan pertemuan difokuskan membahas dugaan penyelenggara Pemilu.

"Iya rapat BPN. Tadi kami dan ulama-ulama ketemu dengan ketua BPN untuk sharing aja dan perkembangan di lapangan terutama masifnya kecurangan-kecurangan yang ada, kami berikan masukan kepada ketua BPN," ujar Slamet di lokasi.

Ia mengatakan terdapat lebih dari 100 laporan dugaan kecurangan Pemilu yang telah dilaporkan ke BPN.

Dugaan kecurangan tersebut berasal dari berbagai daerah yang dikumpulkan saksi, relawan, dan Partai Politik.

"Sudah di atas 100 dan terus berjalan laporan itu masuk, kami koordinasikan dengan BPN," katanya.

Laporan Laporan tersebut saat ini menurut Slamet sedang digodok oleh BPN.

Laporan yang memiliki bukati kuat kemuaian akan iteruskan ke Bawaslu.

"Kami godok dan pelajari, lalu dilaporkan BPN ke Bawaslu," katanya.

Ia menambahkan bahwa kecurangan yang dilaporkan kepada BPN diantaranya yakni masalah DPT, surat suara yang telah tercoblos, dan kejanggalan penghitungan suara.

Sementara itu secara terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Maruf, Johnny G Plate mengatakan apabila kubu Prabowo-Sandiaga memiliki bukti adanya kecurangan, sebaiknya dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Sampaikan semua kecurangan atau hal yang dianggap merugikan partai, atau merugikan pasangan calon ke Bawaslu dan Bawaslu nanti akan meneruskan sesuai dengan undang-undang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (25/4/2019).

Baca: Jawab Tudingan Input Data di Situs KPU Untungkan Satu Paslon, Mahfud MD Ungkap Bukti TPS di Jateng

Sehingga menurut Johnny G Plate, tidak ada akrobatik politik dengan menggaungkan adanya kecurangan-kecurangan Pemilu.

"Jangan panik dengan dan memberikan pernyataan-pernyataan yang akrobatik diruang publik sekarang ini. Masyarakat sekarang ini membutuhkan justru sinyal yang positif, diksi-diksi yang membangun silaturahmi yang merekatkan kembali masyarakat walaupun di sisi yang lain dinamisnya politik tetap kita jaga ya," tutur Johnny G Plate.