TRIBUNNEWS.COM - Dalam talk show Mata Najwa Trans 7, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN), Hasto Kristiyanto soroti ekspresi Sandiaga Uno saat dampingi Prabowo Subianto deklarasikan kemenangan dalam Pilpres 2019.

Tak hanya itu, ia juga menantang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk membuka data hasil penghitungan suara pada Pilpres 2019 yang menjadi dasar Prabowo-Sandi melakukan deklarasi kemenangan.

Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya tidak sepakat dengan istilah politik "genting" yang digunakan oleh Kubu Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno. 

Menurut dia, istilah itu tidak pas jika disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pasca pemungutan suara 17 April 2019.

Baca: Hasto: Tidak Lama Lagi Jokowi-Prabowo Bertemu

Baca: Ditantang Buka Data Real Count Kubu Prabowo oleh Hasto Kristiyanto, BPN: Kami Sedang Berjuang!

"Restoran padang tetap laris, mie aceh tetap laris. Jadi gak ada tu situasi genting secara politik," ungkapnya dalam program Mata Najwa bertema Usai Pemilu di Trans7 Rabu (24/04/2019) malam.

Namun, jika dibilang ada ketegangan dan segala macam setelah hasil quick count atau hitung cepat lembaga survei, Hasto Kristiyanto mengamini.

"Iya. Tapi kalau kita lihat ekspresi Pak Sandi (Sandiaga Uno_red) kan mencerminkan bahasa yang sebenarnya. Deklarasi boleh jadi 3 kali, 5 kali sekalipun. Tapi, Pak Sandi kan tidak mengekspresikan sebuah rasa keyakinan kegembiraan," terang dia.

Hasto Kristiyanto menilai deklarasi Prabowo sebagai upaya menjaga militansi dari anggotanya. Hal itu penting bagi seluruh partai politik menjelang Pemilu 2024 mendatang. 

"Sehingga mereka jaga mililitansinya," kata dia.

Namun, pihaknya menyoroti klaim kemenangan Prabowo-Sandi yang berubah-ubah prosentasenya mulai dari 62 persen lalu menjadi 54 persen. 

Baca: Jokowi, Zulkifli Hasan, Surya Paloh, dan Hasto Bertukar Pengalaman Soal Kampanye yang Melelahkan

Baca: Hasto : Pemilu Itu Merebut Kepercayaan Rakyat, Bukan Banyak-Banyakan Karangan Bunga

Tim Kampanye Nasional (TKN), kata dia, mengajak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk buka-bukaan data agar rakyat Indonesia mendapat informasi benar yang bisa dipertanggungjawabkan. 

"Kami mengajak BPN untuk bersama-sama membuka data," tantangnya.

Hal itu bukan tanpa sebab, menurut dia partai sekelas PDIP saja untuk mengkalim data yang masuk mencapai 40-60 persen pada saat itu tidaklah mudah. 

Walaupun, PDIP memiliki jejaring komputer sebanyak 150 ribu secara nasional.