Tanggapi Kepemilikan Form C1 BPN Prabowo-Sandi, Gus Nadir: Apa yang Dijadikan Dasar Real Count 62%?
Tanggappi kepemilikan form c1 BPN Prabowo-Sandi, Gus Nadir mempertanyakan apa yang menjadi dasar real count 62% yang selama ini diklaim kubu 02.
Penulis: Miftah Salis
Editor: Fathul Amanah
TRIBUNNEWS.COM- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sepakat merahasiakan lokasi penghitungan real count atau form C1.
Anggota Dewan Pengarah BPN , Fadli Zon, mengatakan lokasi rekapitulasi suara pasangan calon nomor urut 02 berpindah-pindah terkait keamanan.
Hal ini menuai tanggapan dari berbagai pihak termasuk Gus Nadir.
Peneliti yang memiliki nama asli Nadirsyah ini menanggapi kepemilikan form C1 Badan Pemanangan Nasional Prabowo-Sandi.
Gus Nadir yang berada di kubu Jokowi-Ma'ruf ini menanggapi unggahan penulis sekaligus mantan jurnalis, Maman Suherman.
Baca: Sekjen PAN Bantah Rumor akan Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga
Baca: Prabowo Tolak Bertemu Jokowi, Sandi Siap Bertemu Maruf Tanpa Perantara: Kapanpun Langsung Berangkat
Maman Suherman mengunggah tautan berita di akun Twitter @kangmaman1965 dari media online tentang BPN yang disebut Bawaslu mengajukan permohonan mendapat dokumen C1.
Maman meminta klarifikasi dari tim BPN untuk memperoleh kejelasan.
Cuitan ini kemudian mendapatkan tanggapan dari Gus Nadir.
Gus Nadir mempertanyakan apakah BPN selama ini memiliki form C1.
Form C1 merupakan catatan hasil penghitungan suara di TPS sekaligus sertifikat hasil penghitungan suara yang terbagi untuk presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Gus Nadir juga mempertanyakan apa yang menjadi dasar real count 62% yang diklaim pihak Prabowo-Sandi.
Ia kemudian curiga hal ini menjadi alasan BPN enggan membeberkan dimana lokasi penghitungan suaranya.
"Jadi BPN selama ini gak punya form C1? Lha terus yg dijadikan dasar real count 62% itu apa? Apa ini sebabnya gak bisa jawab #DimanaLokasiRealCountBPN ?
Aku elus jidat.
Kang @maman1965 elus kepala."
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.