Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menilai audit atau evaluasi terhadap Situng KPU baru bisa dilakukan setelah semua tahapan pemilu selesai.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, menganggap sejauh ini Situng KPU masih berjalan bagus dan normal.

"Saya kira ketika KPU lagi bekerja keras seperti ini, mari kita beri support dan dukungan agar mereka bekerja lebih baik," ujar Karding kepada Tribunnews.com, Senin (6/5/2019).

Tentu dengan tetap mengawasi dan memberikan masukan serta kritik kepada KPU bila kemungkinan ada kelemahan yang muncul untuk segera diperbaiki.

Baca: Klasemen Liga Inggris, Liverpool dan Man City Berebut Gelar Premier League di Laga Pamungkas

Menurut Karding merusak mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-undang dengan cara memotong di tengah jalan adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak patut dilakukan.

"Karena itu akan mengganggu proses tahapan-tahapan pemilu," kata Karding.

Untuk itu, dia meminta semua pihak menunggu semua tahapan pemilu hingga 22 Mei mendatang, saat KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2019.

Kalau ada yang perlu diperbaiki, maka bisa dievaluasi pasca-tahapan pemilu selesai.

Baca: Soal Kartel, KPPU Minta AHM Berhenti Sampaikan Hal Kontradiktif

Dia pun mencatat sejumlah ide terkait evaluasi kepada KPU.

Yakni agar sistem pemilu tidak seberat Pemilu Serentak 2019.

Ide untuk memisahkan antara pilpres dengan Pileg pun muncul.

Baca: Geger Mayat Pria Berpakaian Hitam-Hitam Ditemukan di Atas Bukit Wewe

Selain juga evaluasi terkait banyaknya korban jiwa dalam Pemilu 2019 ini.

"Tapi evaluasi itu tidak hari ini. Tapi nanti setelah tahapan-tahapan pemilu itu dikatan selesai. Baru itu waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksana pemilu," katanya.

Sandi Minta Situng KPU Diaudit

Sandi meminta Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) diaudit.

Sebab, Sandiaga mendapat laporan banyak kesalahan input suara di situng yang bisa diakses publik di website resmi KPU itu.

"Aktivis-aktivis sudah menemukan begitu banyak permasalahan terkait data entry di situng. Oleh karena itu perlu sistem ini diaudit agar tuduhan bahwa ini berpola dan hanya menguntungkan paslon tertentu itu bisa dihindarkan," kata Sandiaga di Bandung, seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (6/5/2019).

Sandiaga mengatakan, permintaannya untuk mengaudit Situng itu bukan karena suaranya kalah dari pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca: Kadisdik DKI Bikin Surat Edaran, Waktu Belajar Dikurangi 10 Menit Selama Bulan Puasa

Menurut dia, audit ini penting untuk kualitas pemilu itu sendiri.

"Karena ini bukan hanya soal kalah menang, yang melaporkan kecurangan ini dua kubu, baik di 01 atau 02. Untuk memastikan pemilu jujur adil dan kita menghadirkan pemilu yang berkualitas, sudah saatnya kita audit apa yang terjadi sampai berulang kali terjadi kesalahan data entry," kata dia.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sebelumnya telah melaporkan permasalahan di situng KPU ini ke Badan Pengawas Pemilu.

Baca: TKN Minta Bawaslu Secepatnya Selesaikan Kasus Temuan Formulir C1 di Menteng

BPN meminta Bawaslu menginstruksikan KPU untuk menghentikan Situng dan menunggu publikasi lewat penghitungan manual berjenjang yang saat ini sedang berjalan.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, Situng hanya alat bantu yang dipilih oleh KPU untuk memberikan informasi yang cepat terkait penghitungan suara kepada masyarakat.

Jika ditemukan kesalahan entry data, hal itu bukan berarti curang, melainkan human error.

KPU justru meminta publik untuk ikut aktif mengawasi Situng, supaya entry data dipastikan benar.