Direktur lembaga survei Charta Politica membeberkan pendapatnya terkait mengapa koalisi paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa terpecah.

TRIBUNNEWS.COM - Lembaga survei Charta Politica membeberkan pendapatnya soal alasan mengapa koalisi 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa terpecah.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politica, Yunarto Wijaya saat menjadi narasumber di program Kompas Petang KompasTV, Kamis (9/5/2019).

Dalam pemaparannya, Yunarto menilai, yang menjadi alasan adalah sikap-sikap kubu Prabowo-Sandi yang terus memunculkan polemik.

Baca: BPN Saling Berbalas Pantun, Semakin Terlihat Koalisi Prabowo-Sandi Kurang Solid

Baca: Peneliti LIPI Nilai Wajar Demokrat Bilang Akan Tetap Bersama Koalisi Prabowo-Sandi Hingga 22 Mei

"Sikap-sikap keras dari sebagian kubu Pak Prabowo yang kemudian mengatakan bahwa hasil KPU pasti memenangkan Pak Prabowo, bahwa hasil akan berbeda dengan quick count, bahwa kemudian harus dilakukan people power dan segala macem itu," kata Yunarto.

Yunarto menjelaskan, hal tersebutlah yang kemudian menjadikan koalisi 02 retak.

"Pada akhirnya malah memajukan keretakan koalisi," ujar dia.

Yunarto menilai, jika hal-hal tersebut tidak terjadi, maka keretakan-keretakan di koalisi itu kemungkinan baru akan muncul pada saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara di 22 Mei 2019 mendatang.

Baca: Ferdinand Hutahaean: Tak Perlu Demokrat Disuruh-suruh Keluar Dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Baca: Ferdinand: Pertemuan Jokowi dengan AHY Jangan Diartikan Demokrat Meninggalkan Koalisi Prabowo-Sandi

"Yang seharusnya mungkin baru akan muncul, itupun mungkin, pada 22 mei atau setelahnya. Tetapi sikap yang mungkin memancing polemik ini membuat sebagian partai berpikir," ungkap dia.

"Kalau saya ikut dalam kekisruhan ini, mungkin ada resiko yang saya harus tanggung," lanjut Yunarto, menjelaskan kemungkinan pemikiran partai koalisi.

Yunarto lantas menyinggung pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin yang mengaku bahwa partainya tak menemukan ada indikasi kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Demokrat melalui Pak Amir Syamsuddin sudah mengatakan tim analisis Demokrat belum menemukan adanya indikasi kecurangan atau yang sifatnya terstruktur dalam pemilu," ujar Yunarto.

"Jadi menurut saya sih ini sebuah indikasi yang kemudian mungkin awalnya akan baru dibicarakan setelah 22 mei."

Baca: Dialog: Zulkifli Bertemu Jokowi, Soliditas Koalisi Prabowo-Sandiaga Goyah?

Baca: Zukifli Hasan Temui Jokowi, PAN Pecah Kongsi dengan Koalisi Prabowo-Sandi? Faktanya Seperti Ini

"Tetapi karena polemik yang terlalu ramai dibicarakan di publik saat ini memaksa mereka untuk bersikap terlebih dulu," sambung dia.

Yunarto menyebutkan, koalisi yang sebenarnya itu seharusnya baru terbentuk secara legal ketika hasil sudah ditentukan.

"Koalisi itu kan secara legal baru akan terbentuk ketika kekuasaan sudah terbentuk, ketika kemudian kalau kita mau bicara secara praktis, koalisi itu baru terbentu di barisan yg menang ketika bagi-bagi menteri sudah terjadi, dan ketika barisan oposisi sudah mengetahui porsi bagian kekuasaan misal di DPR," papar dia.

"Sekarang semua masih dalam konteks bicara di kode etik saja," tandas Yunarto.

Simak videonya mulai menit ke 8.10:

Jubir BPN Sebut Sikap Koalisi Demokrat akan Diungkap Petinggi Partai

Dalam acara yang sama, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade menanggapi pernyataan Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean.

Baca: Sekjen PAN Bantah Rumor akan Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Baca: 5 Komisioner KPU Disebut Diusung Parpol Koalisi Prabowo, Ini Pendapat Mahfud MD

Diketahui sebelumnya Ferdinand menyatakan, apabila Joko Widodo (Jokowi) yang ditetapkan sebagai pemenang, maka Demokrat bebas untuk memilih sikap politiknya.

Andre menuturkan bahwa sikap Demokrat bukan dicetuskan oleh Ferdinand.

"Ya silakan tanya ke Partai Demokrat itu kan Ferdinand Hutahaean ya, berbeda dengan pernyataan petingginya," ujar Andre.

Menurutnya apabila ada sikap partai secara resmi akan diungkap oleh petingginya.

"Kalau sikap resminya Demokrat tentu akan disampaikan oleh ketua umum dan kabinet, bukan pernyataan Ferdinand Hutahaean," kata Andre yang dihubungi via telewicara.

Sebelumnya ia menegaskan bahwa hingga saat ini koalisi partai kubu 02 masih tetap solid.

Baca: Tanggapan BPN soal Kader Demokrat yang Ancam Keluar Koalisi Prabowo-Sandi

Baca: Kader Partai Demokrat Teriak di Hotel Sultan, Ancam Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandi

"Tapi yang ingin saya pastikan, saat ini koalisi kami sangat sangat solid sampai saat ini."

Menanggapi adanya isu perubahan koalisi partai di kubunya, Andre menuturkan hal itu sebagai hal yang wajar.

"Ya tentu saya tidak tahu karena setiap partai politik punya keinginan masing-masing ya, kalau saya rasakan sampai sekarang sih temen-temen masih solid ya."

"Tapi apakah sampai kapan saya belum tahu, tapi itu tentu ada hak itu bisa dipertanyakan kepada masing-masing partai politik di luar Partai Gerindra," ungkapnya.

"Loh komunikasi kita jalan, (Demokrat) mereka sampai sekarang masih menyampaikan masih solid dengan Prabowo dan Bung Sandi, mereka menyampaikan solid dalam koalisi kami, belum ada keinginan untuk keluar dari koalisi kami," tuturnya kembali.

Diketahui sebelumnya, Ferdinand Hutahaean menegaskan partainya akan setia dengan koalisi Adil Makmur, kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca: Ferdinand Hutahaean: Tak Perlu Demokrat Disuruh-suruh Keluar Dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Baca: BPN Saling Berbalas Pantun, Semakin Terlihat Koalisi Prabowo-Sandi Kurang Solid

Disebutkannya, apabila Prabowo nantinya terpilih menjadi pemenang dalam pilpres, maka Demokrat akan tetap melanjutkan koalisi.

"Jika Prabowo yang ditetapkan oleh KPU, maka tentu Demokrat akan melanjutkan koalisinya dengan Prabowo memimpin negeri ini," ucapnya.

Namun, Ferdinand menyatakan, apabila Jokowi yang ditetapkan sebagai pemenang, maka Demokrat bebas untuk memilih sikap politiknya.

"Jadi sekali lagi, pertemuan ini adalah silaturahmi untuk kepentingan bangsa. Menyejukkan situasi politik saat ini yang saat ini cenderung semakin memanas," katanya.

Sebelumnya, ia meminta agar pertemuan AHY dengan Jokowi tidak diartikan Demokrat meninggalkan koalisi.

"Pertemuan ini jangan diartikan bahwa seolah Demokrat meninggalkan koalisi Adil Makmur dan pindah ke koalisi Jokowi. Politik tidak seperti itu," kata Ferdinand Hutahaean kepada Tribunnews.com, Kamis (2/5/2019).

(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani/Roifah)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Yunarto Wijaya Beberkan Alasan Koalisi 02 Bisa Terpecah: Seharusnya Baru Muncul setelah 22 Mei