Direktur lembaga survei Charta Politica membeberkan pendapatnya terkait mengapa koalisi paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa terpecah.

TRIBUNNEWS.COM - Lembaga survei Charta Politica membeberkan pendapatnya soal alasan mengapa koalisi 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bisa terpecah.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif lembaga survei Charta Politica, Yunarto Wijaya saat menjadi narasumber di program Kompas Petang KompasTV, Kamis (9/5/2019).

Dalam pemaparannya, Yunarto menilai, yang menjadi alasan adalah sikap-sikap kubu Prabowo-Sandi yang terus memunculkan polemik.

Baca: BPN Saling Berbalas Pantun, Semakin Terlihat Koalisi Prabowo-Sandi Kurang Solid

Baca: Peneliti LIPI Nilai Wajar Demokrat Bilang Akan Tetap Bersama Koalisi Prabowo-Sandi Hingga 22 Mei

"Sikap-sikap keras dari sebagian kubu Pak Prabowo yang kemudian mengatakan bahwa hasil KPU pasti memenangkan Pak Prabowo, bahwa hasil akan berbeda dengan quick count, bahwa kemudian harus dilakukan people power dan segala macem itu," kata Yunarto.

Yunarto menjelaskan, hal tersebutlah yang kemudian menjadikan koalisi 02 retak.

"Pada akhirnya malah memajukan keretakan koalisi," ujar dia.

Yunarto menilai, jika hal-hal tersebut tidak terjadi, maka keretakan-keretakan di koalisi itu kemungkinan baru akan muncul pada saat KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara di 22 Mei 2019 mendatang.

Baca: Ferdinand Hutahaean: Tak Perlu Demokrat Disuruh-suruh Keluar Dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Baca: Ferdinand: Pertemuan Jokowi dengan AHY Jangan Diartikan Demokrat Meninggalkan Koalisi Prabowo-Sandi

"Yang seharusnya mungkin baru akan muncul, itupun mungkin, pada 22 mei atau setelahnya. Tetapi sikap yang mungkin memancing polemik ini membuat sebagian partai berpikir," ungkap dia.

"Kalau saya ikut dalam kekisruhan ini, mungkin ada resiko yang saya harus tanggung," lanjut Yunarto, menjelaskan kemungkinan pemikiran partai koalisi.

Yunarto lantas menyinggung pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin yang mengaku bahwa partainya tak menemukan ada indikasi kecurangan dalam Pemilu 2019.

"Demokrat melalui Pak Amir Syamsuddin sudah mengatakan tim analisis Demokrat belum menemukan adanya indikasi kecurangan atau yang sifatnya terstruktur dalam pemilu," ujar Yunarto.

"Jadi menurut saya sih ini sebuah indikasi yang kemudian mungkin awalnya akan baru dibicarakan setelah 22 mei."

Baca: Dialog: Zulkifli Bertemu Jokowi, Soliditas Koalisi Prabowo-Sandiaga Goyah?

Baca: Zukifli Hasan Temui Jokowi, PAN Pecah Kongsi dengan Koalisi Prabowo-Sandi? Faktanya Seperti Ini

"Tetapi karena polemik yang terlalu ramai dibicarakan di publik saat ini memaksa mereka untuk bersikap terlebih dulu," sambung dia.