Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin menanggapi aksi demonstrasi yang diinisiasi Kivlan Zen dan Eggi Sudjana di depan Bawaslu dan KPU.

"Itu hak mereka untuk menyampaikan aspirasinya ke Bawaslu dan KPU," ujar Juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Jumat (10/5/2019).

Namun, menurut politikus Golkar ini, sebaiknya mereka memberikan kesempatan kepada KPU dan Bawaslu bekerja menuntaskan tahapan penghitungan suara tanpa harus mendapatkan tekanan dari massa.

Baca: Dinobatkan Menjadi Youtuber Nomor 1 di Asia, Atta Halilintar: Doain Aku Terus Sehat

"Saya kira Bawaslu maupun KPU tidak perlu ditekan dengan memobilisasi massa. Biarkan Bawaslu maupun KPU bekerja. Kita tunggu hasilnya," ucap anggota DPR RI ini.

Apalagi narasi yang terus didengung-dengungkan adalah pemilu berlangsung penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini mengingatkan, bukan KPU atau pun Bawaslu yang berhak memutuskan pemilu telah berlangsung curang.

Baca: Laporan BPN Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu Akan Dilakukan Bertahap Tiap Minggu

"Terstruktur, sistematis dan masif apalagi ditambah istilah brutal, itu istilah karangan mereka yang tidak bisa dibuktikan dan istilah tersebut yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah itu TSM atau tidak ya Mahkamah Konstitusi," tegasnya.

Untuk itu dia tegaskan, seharusnya pendemo memberikan ruang kepada KPU untuk menyelesaikan tahapan pemilu yang sedang berproses.

Tak lain hal itu untuk menghargai masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan hak pilih pada 17 April lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya massa aksi dari pendukung dan simpatisan capres nomor urut 02 Prabowo-Sandi menggelar aksi unjuk rasa di depan Bawaslu.

Baca: SBY Disebut Kivlan Zen Licik, Kader Partai Demokrat hingga TKN Angkat Bicara

Mereka datang untuk mengawal Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang melaporkan adanya kecurangan yang dilakukan capres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dalam Pemilu 2019 ini.

Massa aksi yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) mulai memadati area depan gedung Bawaslu, Jakarta Pusat pada Jumat (10/5/2019) pukul 13.30 WIB.

Dalam aksinya, massa mengibarkan bendera merah putih dan membawa beberapa spanduk maupun pamflet berisi aspirasi mereka, seperti "KPU jangan curang", dan "Bawaslu jangan impoten".

Saat massa mulai bubar

Seribuan massa kawal pelaporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi berangsur-angsur membubarkan diri dari depan kantor Bawaslu RI, Jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat, sekitar pukul 15.45 WIB, Jumat (10/5/2019).

Tak lama berselang hadir massa pro Bawaslu yang mengatasnamakan Aliansi Santri Bersatu.

Aliasi yang berjumlah puluhan orang tersebut hadir dengan berjalan kaki dari arah Bundaran HI dengan mobil komando yang bertuliskan Tolak People Power.

Baca: Respons Pernyataan Kivlan Zen, TKN Jokowi-Maruf: Pak SBY Orang Baik

Orator dari atas mobil menegaskan, pihaknya bukanlah dari pihak 01 maupun 02.

"Kami tegaskan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami bukan 01 atau 02 tapi kami 03 yaitu persatuan Indonesia," ujar seorang orator.

Massa yang didominasi pemuda tersebut menyerukan 3 tuntutan.

Pertama, mendukung Bawaslu dan KPU

Kedua, hormatilah hasil pemilu, terimalah dengan legowo.

Baca: Niat Perlihatkan Kiriman Bunga, Irish bella Ketahuan Pakai Kaus Oblong Murah

Ketiga, Pemilu sudah selesai saat beribadah di buln Ramadan.

Aksi orasi tersebut juga mendapat pengawalan dari petugas kepolisian.

Sempat terjadi dorong mendorong antara massa kawal BPN Prabowo-Sandi dan Petugas Kepolisian.

Massa kawal BPN Prabowo-Sandi memaksa untuk menemui massa Aliansi tersebut.

Namun, polisi meminta massa kawal BPN Prabowo-Sandi segera membubarkan diri.

Siapkan 10 ribu personel

Polisi menyiapkan 10 ribu personel untuk mengawal aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh GNPF Ulama dan Alumni 212 di depan kantor Bawaslu pada hari ini, Jumat (10/5/2019).

"Ada 10 ribu personel gabungan sudah disiapkan. Nanti anggota berdiri di jalan, ada yang menggunakan seragam ada yang tidak menggunakan seragam, ada juga yang mengatur lalu lintas," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jumat, (10/5/2018).

Argo menjelaskan mengenai rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Menurutnya, jika para massa aksi melakukan konvoi tentu rekayasa lalin akan diberlakukan.

"Kita lihat saja nanti ya ada atau tidak konvoi," tutur Argo.

Dirinya mengimbau agar massa aksi menyatakan pendapat di Bawaslu RI dengan tertib.

Baca: Hanafi Rais Laporkan Kecurangan Pemilu Terkait ASN ke Bawaslu

Sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sebelumnya, beredar selebaran yang berisikan 'Ayo Kawal Ulama dan Koalisi Umat Lapor Kecurangan Pemilu ke Bawaslu.

Dalam selebaran itu, menegaskan bahwa mereka bukan melakukan demo melainkan melayangkan laporan.