Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengaku tak sepakat dengan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif soal pembentukan kabinet zaken atau kabinet yang diisi para ahli di bidangnya.

Menurut Karding, pembentukan kabinet zaken memberi kesan negatif terhadap partai politik.

"Saya kurang setuju dengan konsep mendikotomikan profesional dengan parpol, ya. Karena ada kesan orang parpol tidak profesional sama sekali," ujar kata Karding saat ditemui di Rumah Aspirasi Rakyat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, dikotomi antara profesional dan politisi merupakan hal yang buruk bagi politik dan bangsa Indonesia.

Baca: Kivlan Zen Tuding SBY Licik di Pilpres 2019, Ini Reaksi Agum Gumelar hingga Sekjen Demokrat

Baca: BPN Lapor Kecurangan Kepada Bawaslu, Begini Respons TKN Jokowi-Maruf

Baca: Bergaji Puluhan Kali Lipat dari DPR, Ini Barang Termurah yang Dibeli Hotman Paris: Dibawah Rp30 Ribu

Baca: Petugas Pemilu yang Meninggal Dunia Bertambah Menjadi 469 Orang

Sebab, ia mengingatkan bahwa negara terbentuk karena adanya peran politik.

Lebih lanjut, Karding lebih sepakat semua pihak memberi kewenangan penuh kepada Jokowi untuk menyusun kabinet ke depan.

Namun, kewenangan tersebut harus dibarengi dengan sejumlah syarat, misalnya profesional, berintegritas, hingga loyal.

"Jadi tidak usah dikotomi profesional dengan tidak profesional," ujar Karding.

Ia menyebut, seorang yang profesional tak berarti harus dari luar partai politik.

"Apakah orang yang datang dari luar politik disebut profesional? Kan, belum tentu. Kan, faktanya banyak yang tidak bisa berkinerja tinggi dalam sejarah pemerintahan kita," jelas Karding.

Ia menambahkan sepakat dengan semangat yang diinginkan oleh Maarif agar kebinet Jokowi ke depan bekerja profesional.

Sebab, ia berkata memimpin sebuah lembaga merupakan hal yang berat.

"Jadi cara pandang dikotomi itu tidak terlalu arif," imbuhnya.

Sebelumnya, Syafii Maarif mengusulkan Presiden Jokowi membentuk kabinet zaken.

Para ahli yang menjadi calon menteri boleh diusulkan oleh partai politik.

Syaratnya, kata Syafii, partai tak boleh mengusulkan hanya satu nama, tetapi beberapa nama yang kemudian dipilih oleh Jokowi.

"Jadi presiden lebih berdaulat. Kalau tidak, kabinet yang lalu ini menurut saya banyak bolongnya," ungkap Syafii Maarif.