TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari mulai masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Prabowo mengatakan, selama ini pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mengumpulkan bukti terkait dugaan kecurangan yang terjadi.

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

"Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua BPN Djoko Santoso. Menurut dia, dugaan kecurangan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal, namun tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur dan sistematis," kata Djoko.

Pernyataan Djoko Santoso

Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil perhitungan suara pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum.

Alasannya, BPN mengklaim telah terjadi banyak kecurangan yang merugikan pihaknya pada Pilpres 2019.

"Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Ketua BPN Djoko Santoso dalam acara mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

Baca: Alasan Billy Syahputra Belum Pernah temui Keluarga Sang Kekasih

Baca: Bukan Uang, Hadiah Pertama yang Diterima Manchester City Justru Sebungkus Permen

Baca: Hasil Penghitungan Suara BPN: Jokowi-Maruf 44,14 Persen, Prabowo-Sandi 54,24 Persen

Baca: Kisah Hijrah Ki Joko Bodo, Berawal dari Umrah hingga Wakafkan Rumahnya untuk Dijadikan Masjid

Baca: TERBARU HASIL Real Count KPU Pileg 2019 Selasa 14 Mei: PDIP Tak Terkejar, PKB Dekati NasDem di No 4

Menurut Djoko Santoso, permasalahan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal namun tak pernah ditindaklanjuti. "Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur sistem," kata dia.

Dalam angka sementara Sistem Informasi Penghitungan Suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (14/5/2019), pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengungguli pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi-Ma'ruf mendapat suara 69.897.142 atau 56,31 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 54.221.717 atau 43,69 persen. Selisih perolehan suara di antara keduanya mencapai 15.675.425 atau 12,62 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul BPN Prabowo-Sandi Tolak Hasil Penghitungan Suara KPU

Sementara juru bicara Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengkritik calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan penolakannya terhadap hasil Pemilu 2019.

Menurut dia, itu artinya Prabowo tidak menghormati pilihan rakyat Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2019 ini.

"Kita harus harus menghormati pilihan rakyat. Mereka telah menentukan pilihannya untuk menjadikan Jokowi-Kyai Ma’ruf sebagai capres-cawapres 2019 ini. Seharusnya Prabowo-Sandi malu kepada rakyat," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Selasa (14/5/2019).

Ace menyayangkan Prabowo mengulangi sikapnya saat tidak terima dengan hasil Pemilihan Presiden 2014 lalu. Menurut dia, ini merupakan pelajaran buruk dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sementara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memutar video yang diklaim temuan dugaan kecurangan di Pemilu 2019 di Wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dugaan kecurangan tersebut ditemukan oleh Minurlin, istri mantan Danjen Kopassus Agus Sutomo yang kemudian divideokan.

BPN memutar video tersebut dalam acara 'pemaparan kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

Dalam Video berdurasi kurang lebih tiga menit tersebut istri Eks Danjen Kopassus tampak berbicara kepada sejumlah orang berseragam kepolisian. Tampak pula gambar tumpukan kotak suara.

Pantauan Tribunnews, Minurlin, istri Mantan Danjen Kopassus itu hadir dilokasi. Bahkan Minurlin diperkenalkan oleh pembawa acara yakni Dedi Gumelar kepada para pendukung Prabowo-Sandi.

"Ini bu Minurlin, yang mencoba menjaga kedaulatan dengan mencegah kecurangan,"ujar Pembawa acara.

Minurlin sempat dipanggil Kepolisian karena dituding menerobos Gudang KPU tanpa izin. Namun pemeriksaan tersebut batal dilakukan, karena laporan terhadap Minurlin dicabut.

Bantahan KPU

Komisi Pemiliham Umum (KPU) RI lagi-lagi membantah tudingan banyaknya salah input data yang terjadi dalam proses rekapitulasi di setiap tingkatan, yang mana tak dilakukan perbaikan.

Komisioner KPU Hasyim Asyari, mengatakan justru KPU meminta pihak yang menuding tersebut untuk membuktikan secara jelas, dan seperti apa hasil input data yang salah.

"Jadi kalau ada yang ngomong "suara kami segini, kenapa suara kami segini?" Itu kan mendalilkan. Kalau mendalilkan harus membuktikan," katanya Hasyim di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2019).

Menurut Hasyim, tudingan-tudingan itu sudah terklarifikasi atau diperbaiki dalam rapat pleno rekapitulasi suara disetiap tingkatan.

"Ya kan sudah terklarifikasi. Kalau gara-gara ada dugaan itu kan terklarifikasi di tingkat-tingkat itu. Kalau kecamatan, ada yang tidak puas, bisa diklarifikasi di tingkat kabupaten. Ya bukan diabaikan. Datanya aja kita cocokkan. Kemarin seperti di rekap Kalimantan Timur, Maluku Utara, kita juga cocok-cocok kan (di rekap tingkat nasional)," kata Hasyim.

Hasyim kemudian menegaskan kepada BPN untuk membuktikan kesalahan input data perolehan suara dengan menggunakan dalil yang kuat. Jika tidak dapat dibuktikan, maka tudingan itu adalah tidak benar.

"Artinya begini ya, kalau secara hukum, cara berpikirnya begini, Barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan kan, dalilnya gugur," imbuhnya

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menggelar acara 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019', di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selasa (14/5/2019).

Anggota BPN Ahmad Riza Patria Mengatakan bahwa acara tersebut digelar untuk membahas sejumlah kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Saya kira itu sesuatu yang biasa saja. Ini bukti bahwa kami memang menyampaikannya secara apa adanya, komprehensif, holistik, terbuka, tidak tertutup, nanti silakan ada yang bertanya, berdialog, semua dipaparkan secara lugas, secara transparan dan terbuka," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (13/5/2019).

Dalam acara tersebut, BPN mengundang sejumlah pihak di antaranya KPU, Bawaslu, Tim IT, Dubes, dan lainnya. BPN juga membawa sejumlah data dan bukti kecurangan tersebut.

"Ini cuma menunjukkan keterbukaan. Saya kira siapa saja boleh hadir. Tidak ada untuk menarik (perhatian) publik," katanya.