Respons Ma'ruf Amin Sikapi Usulan Warga NU Masuk Kabinet Jokowi
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin menanggapi santai soal usulan warga Nahdlatul Ulama (NU) masuk kabinet Jokowi.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Saat ini, Angela menjabat sebagai Wakil Direktur Utama RCTI dan GTV, memimpin ribuan karyawan di media televisi terbesar di tanah air.
Dengan pengalaman dan pendidikan Magister dari Australia, Angela dipercaya akan melakukan terobosan- terobosan baru membantu Jokowi mempercepat kemajuan Indonesia.
"Angela aktif di dunia profesional dan juga merupakan Wasekjen Partai Perindo. Cantik, cerdas, muda. Pas jadi panutan bagi generasi milenial," ujar Rofiq.
Baca: Ingin Bertemu sang Ayah, Anak Bopak Castello Hanya Bisa Lepaskan Rindu Saat Lihat TV
Menurut Rofiq, Jokowi adalah pemimpin yang bisa membaca tanda-tanda zaman.
Generasi muda ke depan adalah calon penerus para pemimpin bangsa.
Menteri dari generasi milenial tersebut merupakan bagian dari upaya regenerasi kepemimpinan di kabinet dari tokoh-tokoh muda oleh Jokowi.
Dorong figur milenial
Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, mendukung wacana Presiden Joko Widodo mengakomodir menteri dari kelompok milenial jika kembali terpilih memimpin di periode 2019-2024.
Dia mengungkapkan setidaknya, tiga alasan mengapa kelompok milenial perlu masuk kabinet.
"Tentu sependapat dengan Pak Jokowi, apalagi sesuai riset kami. Ada tiga alasan, minimal kenapa figur milenial perlu masuk kabinet, yakni untuk menjawab tantangan global, menjawab bonus demografi, dan investasi SDM,” ujarnya, saat dihubungi, Jumat (10/5/2019).
Alasan tersebut, yaitu pertama untuk menjawab tantangan global seiring dengan perkembangan teknologi (new media) dan era industri 4.0.
Kedua, kata dia, pada tahun 2030 Indonesia akan menghadapi bonus demografi sehingga mau tidak mau seorang pemimpin negara harus merespon dengan baik gelombang kepemimpinan milenial di tanah air.
Sedangkan, alasan ketiga, dia menjelaskan, investasi sumber daya manusia (SDM).
"Artinya, jika periode sebelumnya pembangunan lebih banyak di titik beratkan pada infrastruktur maka untuk periode kedua mestinya ke SDM," kata dia.
Baca: KPK Surati Anies Baswedan, Minta Penjelasan Swastanisasi Air di DKI Jakarta
