"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi."

"Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Walau sepakat dengan sikap Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019, tapi jika penolakan tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar konstitusi hingga mengadu rakyat, Demokrat tidak mau terlibat.

"Jika penolakannya memakai jalan lain yang sifatnya inkonstitusional apalagi sampai mengadu-ngadu rakyat di bawah yang berpotensi memakan korban sesama anak bangsa sendiri, maka kami Demokrat menolak untuk terlibat," ujar Jansen.

Menurut Jansen, Demokrat ingin Indonesia tetap utuh dan rukun.

Ia mengatakan, selama masih ada cara-cara konstitusional, jalan itu yang harus ditempuh terlebih dahulu.

Dia mengingatkan cara konstitusional tersebut dengan menggugat sengketa pemilu ke MK.

"Di forum MK inilah dibuktikan segala kecurangan yang ada berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki," ujar Jansen.

3. PKS

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menuturkan, apapun keputusan koalisi terkait penolakan Prabowo pada hasil Pemilu 2019 nantinya akan berada dalam koridor demokrasi dan konstitusional.

"Apapun keputusan Koalisi Adil Makmur sesuai asas pendiriannya bergerak dalam koridor demokrasi dan konstitusional," ujar Mardani saat dihubungi, Kamis (16/5/2019).

Mardani pun tidak menjawab secara jelas saat ditanya apakah PKS sepakat dengan sikap Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019.

Ia mengatakan, partainya masih mencermati proses pemilu hingga penetapan hasil oleh KPU pada 22 Mei 2019 dan opsi pengajuan gugatan ke MK.