Profil HICON Law & Policy Strategic, salah satu badan konsultan hukum yang dipilih untuk menghadapi hasil sengketa hasil Pileg serta Pilpres 2019.

TRIBUNNEWS.COM - HICON Law & Policy Strategic merupakan satu dari lima badan hukum yang ditunjuk KPU ntuk menghadapi proses sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penunjukan lima badan konsultan tersebut dilakukan melalui proses lelang.

"Ditunjuk KPU melalui proses lelang," kata Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari di KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Selain HICON Law & Policy Strategic, ada pula AnP Law Firm, Master Hukum & Co, Abshar Kartabrata & Rekan, serta Nurhadi Sigit & Rekan.

Kelima badan konsultan hukum tersebut kemudian dibagi ke dalam enam tim untuk menangani sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) di MK.

Enam tim pengacara milik KPU yang dibentuk nantinya akan mengurusi beberapa pengelompokan partai politik dan pemilihan presiden.

Salah satu hal menjadi ukuran dalam penunjukkan ini, KPU menitikberatkan pada mereka yang pernah punya pengalaman mendampingi KPU dalam perkara-perkara sengketa Pemilu dan Pilkada sebelumnya.

"Salah satu ukurannya adalah punya pengalaman dalam perkara Pemilu dan Pilkada. pengalamannya adalah mendampingi KPU, bukan sebagai penggugat atau pemohon," katanya.

Alasan pembagian menjadi beberapa tim, lantaran dokumen sebagai alat bukti dipastikan banyak dan menumpuk.

"Kenapa dibagi, karena dokumen pasti banyak sebagai dokumen alat bukti. Kalau misalkan yang di klaim perhitungan suara di TPS, maka mau tidak mau formulir C1 harus dipersiapkan," ujar Hasyim.

Pada kasus ini, HICON Law & Policy Strategic akan menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Pileg untuk Partai PDIP, PKB, PBB, Garuda, Partai Daerah Aceh.

Baca: Penjelasan Gubernur Anies Ikut Hadir dalam Pertemuan Prabowo dengan Jusuf Kalla

HICON Law & Policy Strategic dikelola oleh:

1. Hidzil Alim sebagai direktur

2. Allan Fatchan Gani Wardhana sebagai Kepala Departemen Hukum

3. Nurhidayat sebagai Kepala Kantor

4. Sayfa Auliya Achidsti sebagai Kepala Departemen Kebijakan

5. Puguh Windrawan sebagai Kepala Departemen Politik

Seperti yang tertulis dalam situs resmi HICON, lembaga yang berkantor di Jogjakarta ini berfokus pada aktivitas bersifat strategis, baik riset maupun program.

Segala bentuk aktivitas HICON berlandaskan pada analisis berbasis data yang tingkat validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

HICON bergerak dalam berbagai bidang kajian dan program, dengan konsentrasi terhadap perspektif hukum dan kebijakan publik.

Dengan konsentrasi bidang tersebut, maka HICON dapat masuk dalam segala sektor kajian dan program.

Hasil kajian dan bentuk program HICON yang bersifat strategis memungkinkan hasil kerja HICON memenuhi prinsip pemetaan faktor secara menyeluruh, analisis kondisi, hingga rekomendasi bagi berbagai pihak sampai pada tingkat pencegahan risiko (mitigation of risks), dukungan kebijakan (policy advocacy), dan promosi (campaign).

HICON didirikan oleh beberapa praktisi, akademisi, dan analis berpengalaman yang berkomitmen penuh kepada percepatan perubahan kondisi mitra yang lebih baik.

Jejaring dan mitra HICON tersebar di berbagai unit pemerintahan, perusahaan, dan komunitas.

Pada Pemilu tahun 2019 ini, HICON cenderung aktif menyoroti isu-isu politik.

Salah satunya adalah HICON yang memprediksi suara golput akan menguat di Pilpres 2019.

Baca: Menilik Tim Hukum TKN Jokowi-Maruf, BPN Prabowo-Sandi, dan KPU Hadapi Sengketa Pilpres 2019 di MK

HICON Prediksi Suara Golput Menguat di Pilpres 2019

Hal tersebut disampaikan saat jumpa pers HICON di Ling Lung Cafe pada Selasa, 18 Desember 2018.

Kala itu HICON memaparkan hasil kajiannya terkait potensi suara golput di Pilpres 2019.

Seperti yang dilansir oleh Tribun Jogja, Direktur HICON Hifdzil Alim menyatakan, potensi golput diprediksi semakin menguat pada Pilpres mendatang.

"Kecenderungan ini muncul karena strategi kampanye yang dilakukan oleh kedua pasangan calon (paslon)," kata Hifdzil, Selasa (18/12/2018).

Kepala Departemen Hukum HICON Allan Wardhana menyebut ada dua penyebab utama mengapa potensi golput semakin kuat.

Kedua faktornya adalah praktek politik uang dan penggunaan isu SARA dalam kampanye kedua paslon.

Allan pun menyebut masyarakat jenuh akan upaya tim kampanye keduanya yang saling serang.

"Padahal keduanya memiliki visi-misi yang bagus," jelas Allan.

Selain Hifdzil dan Allan, tampak hadir pula Kepala Departemen Politik HICON Puguh Windrawan.

Puguh memaparkan karakteristik strategi kampanye antara paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno serta Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Tim kampanye Prabowo-Sandi cenderung menggunakan strategi agresif, sedangkan tim Jokowi-Ma'ruf lebih memilih strategi menunggu," ujar Puguh.

Baca: KPU Tunjuk 5 Badan Konsultan Hukum Hadapi Sengketa Hasil Pilpres dan Pileg 2019 di MK

Pertarungan Jokowi vs Sandiaga Uno

Selain itu, pada Pilpres 2019 ini, HICON menganggap pemilu ini justru menjadi ajang pertarungan antara Joko Widodo dan Sandiaga Uno.

Menurut Direktur HICON Hifdzil Alim seperti yang dilansir oleh Tribun Jogja, indikasi tersebut terlihat dari latar belakang keduanya.

"Secara finansial keduanya luar biasa, apalagi mereka sama-sama pengusaha," jelas Hifdzil di Ling Lung Cafe, Selasa (18/12/2018).

Hifdzil juga mengamati bahwa Sandiaga berusaha mengkloning pola kampanye Jokowi, dengan cara berkunjung ke pasar hingga ke pesantren.

Menurutnya, usaha yang dilakukan Sandiaga cukup membantu mengerek elektabilitas pasangan nomor 2 tersebut.

"Meski ada sejumlah insiden kontroversial, namun usaha Sandiaga terbilang berhasil," kata Hifdzil.

Kepala Departemen Politik HICON Puguh Windrawan memperkirakan tim kampanye kedua paslon akan semakin sering turun ke lapangan alias blusukan.

Puguh juga menilai tim kampanye Prabowo-Sandi akan lebih gencar membuat konsentrasi massa, seperti gerakan 212.

"Pola tersebut terbukti turut meningkatkan elektabilitas paslon," kata Puguh.

Praktek Politik Uang dan Isu SARA Masih Jadi Andalan Kampanye Pilpres 2019

Sperti yang dilansir oleh Tribun Jogja, HICON Law & Policy Strategic mengklaim bahwa praktek politik uang dan isu SARA dalam kampanye Pilpres 2019 masih jadi andalan.

Kepala Departemen Hukum HICON Allan Wardhana bahkan menyatakan kedua praktek tersebut sudah menjadi lumrah bagi publik.

"Berdasarkan survey LIPI, publik terkesan permisif terkait politik uang," kata Allan di Ling Lung Cafe, Selasa (18/12/2018).

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, survey tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat yang menerima uang dari kampanye justru cenderung tidak memilih pasangan calon (paslon) yang dikampanyekan.

Selain itu, isu SARA yang terus digulirkan oleh tim kampanye kedua paslon justru membuat publik jengah. Akibatnya, kecenderungan untuk menjadi golput semakin kuat.

"Padahal keduanya memiliki program kerja yang bagus, tetapi strategi tim kampanye dengan isu SARA menimbulkan kesan mereka tidak percaya diri dengan program yang diusung," papar Allan.
Allan juga menyoroti regulasi hukum yang lemah dalam menindak kedua praktek tersebut, terutama dalam UU Pemilu.

Ia bahkan menyebut UU Pemilu justru menunjukkan kemunduran ketimbang UU Pilkada.

"Kalau di UU Pemilu, penindakan praktek politik uang hanya bagi pemberi. Sedangkan di UU Pilkada baik pemberi dan penerima juga ditindak," ujar Allan.

Allan pun berharap instansi terkait seperti KPU dan Bawaslu bergerak aktif dalam menindaklanjuti kasus-kasus dalam masa kampanye Pilpres.

Ia juga berharap agar publik bersikap proaktif.

Satu di antaranya dengan melaporkan ke Bawaslu jika terjadi pelanggaran kampanye.

"Bawaslu sendiri saat ini sudah melibatkan mahasiswa agar partisipatif dalam mengawasi jalannya masa kampanye," kata Allan.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie, Danang Triatmojo/TribunJogja.com)