3. Adian Napitupulu ungkap banyak cara usut dalang kerusuhan

Politisi PDI-P Adian Napitupulu berharap Polri berani mengungkap dalang kerusuhan 22 Mei tersebut.

Adian mengatakan, ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh Polisi untuk mengusut siapa dalang kerusuhan tersebut.

Antara lain melalui pengakuan ratusan orang yang di tangkap di lapangan, bukti-bukti di lapangan, rekaman video, rekaman CCTV, aliran dana, kendaraan pengangkut dan sebagainya.

"Dengan teknologi dan sumber daya yang di miliki tentunya Polisi mampu mengumpulkan semua bukti bukti itu," ujar Adian dalam keterangan persnya.

"Menurut saya, yang sulit bukanlah mengumpulkan bukti melainkan keberanian polisi untuk mengungkap siapa dalang sesungguhnya," dia menambahkan.

"Saya sangat berharap Polisi memiliki keberanian untuk mengungkap dalang kerusuhan tersebut," ujarnya.

"Pengungkapan itu sungguh menjadi sangat penting dan berharga bagi perjalanan bangsa ini ke depan untuk mencegah berulang nya peristiwa yang sama di kemudian hari," kata Adian menambahkan.

Adian juga menilai Polri bergerak dengan cepat untuk mencegah spekulasi dan fitnah tak berdasar serta hoaks.

Adian pun mengungkit misteri kasus-kasus serupa yang hingga kini belum terusut dengan tuntas.

"Cukup sudah misteri penembakan misterius, misteri pembunuhan Marsinah, Misteri Udin Bernas, Misteri 27 Juli 1996, Misteri Tanjung Priok 1984, misteri penembakan Mahasiswa Trisakti dan Semanggi, cukup sudah misteri kerusuhan Mei 1998 yang tak pernah terungkap."

"Jangan tambah lagi bangsa ini dengan misteri misteri baru," ujarnya.

 4. Mahasiswa tuding Cendana

Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus se-Indonesia mengutuk keras aksi kekerasan dan kerusuhan yang sedang terjadi di Jakarta.

Sebab, pernyataan Titiek Soeharto sebagaimana disampaikan di dalam video yang viral di media sosial, aksi akan berlangsung damai tidak terbukti.

"Hal ini menguatkan dugaan, bahwa aksi damai yang diserukan politisi Cendana itu hanya kamuflase belaka," kata Juru Bicara Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus se-Indonesia Jeprie di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Jeprie juga menyampaikan, sejak beberapa hari terakhir telah beredar seruan di media sosial agar mereka yang mau mengikuti aksi membawa benda dan senjata yang bisa digunakan untuk melakukan kekerasan.

Sungguh, kata Jeprie, kejadian kerusuhan itu telah menghapus citra  masyarakat Indonesia  yang dikenal ramah dan santun oleh masyarakat dunia.

Perilaku anarkhi tersebut juga menunjukkan kepatuhan para pelaku kepada hukum telah berada pada titik nadir.

Padahal kepercayaan pada hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial, dan menjamin rasa aman, serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat.

"Menyerukan kepada semua pihak menjaga persatuan dan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dan semua pihak menghentikan aksi kekerasan dan kerusuhan yang sedang terjadi," jelas Jeprie.

Jeprie juga mengatakan, langkah penolakan hasil perhitungan suara Pilpres pada Senin malam, 20 Mei 2019, yang diikuti aksi demonstrasi anarkhi oleh “g-n-k-r” di satu pihak merupakan upaya delegitimasi terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak lain juga mengabaikan asas rechtsstaat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebab sebagai institusi demokrasi penyelenggara Pemilu, KPU RI telah bekerja secara independen berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

Untuk itu, pihaknya meminta aparat segera menindak dalang kerusahan tersebut.

Sementara itu, pernyataan itu merupakan sikap 9 perwakilan kampus yang hadir antara lain; UMT, UKI, UKRIDA, GUNADARMA, UNPAM, UBK, STPI, STEI dan UNINDRA.

(Tribunnews.com/Chrysnha, Rizal Bomantama, Sugiyarto, Fransiskus Adhiyuda Prasetia)