Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Elite Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago meminta Ketua Kuasa Hukum Tim BPN Bambang Widjojanto (BW) berhenti melakukan propaganda tentang Pemilu 2019.

Bambang Widjojanto menyebut bila pelaksanaan Pemilu 2019 adalah Pemilu terburuk sepanjang Indonesia berdiri.

"Pilpres kali ini yang terburuk menurut saya, karena ada yang menghalalkan segala cara untuk menang," ujar Irma Suryani Chaniago kepada Tribunnews.com, Rabu (29/5/2019).

Baca: Harapan MUI Ketika Maruf Amin Menjabat Wakil Presiden

Sementara penyelenggara dan sistem Pemilu 2019 menurut Juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini sudah sangat baik dan transparan serta berjalan Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

Hal yang tidak baik itu, tegas dia, adalah moral oknum yang punya syahwat politik untuk menguasai Indonesia dengan cara-cara inskonstitusional.

Baca: Menhan Tak Yakin Ada Kelompok yang Ingin Bunuh 4 Pejabat Negara

"Yaitu melalui isu SARA, fitnah, black campaign sampai gerakan nakar," ujar Irma.

Karena itu Irma tegaskan, rakyat sudah muak dengan aneka propaganda yang terus dibangun kubu 02.

"Jadi sebaiknya jangan maling teriak maling! Rakyat Sudah ill feel! Sudah muak dengan propaganda murahan untuk memecah belah bangsa ini," jelasnya.

Baca: Pemberlakuan One Way di Tol Trans Jawa Dimulai Besok, Catat Waktu dan Titiknya

"Jangan dikira rakyat tidak akan melawan mereka yang mengatas-namakan rakyat untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa ini," lanjut dia.

Pernyataan Bambang Widjojanto

Bambang Widjojanto Sebut Pemilu 2019 Terburuk Sepanjang Sejarah

Ketua Kuasa Hukum Tim BPN Bambang Widjojanto (BW) membandingkan antara Pemilu 1955 dengan Pemilu 2019 sangat jauh berbeda.

Menurut BW Pemilu paling demokratis justru terjadi di awal perang kemerdekaan.

Sedangkan pemilu 2019 dia menilai adalah pemilu terburuk.

Baca: Jaksa Penuntut Umum pada KPK Tuntut 4 Anggota DPRD Kalimantan Tengah 7 dan 6 Tahun Penjara

"Inilah pemilu terburuk di Indonesia selama Indonesia pernah berdiri," ucap Bambang dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Atas dasar ini pengajuan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting.

"Akan diuji apakah dia (MK) pantas untuk menjadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan di masa yang akan datang," tambah mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Terkait pengajuan ini BPN menyiapkan delapan orang tim pengacara. Dan alat bukti yang dibawa kuasa hukum Prabowo-Sandi sebanyak 51 alat bukti.