Prabowo Minta Pendukungnya Tidak ke MK, TKN: Percayakan kepada Tim Hukum
Dia mendorong semua pihak untuk mempercayakan kepada Tim Hukum masing-masing pasangan untuk beradu argumen
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Sanusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengapresiasi sikap baik calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang meminta para pendukungnya tidak berbondong-bondong mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK).
Karena memang perlu membiarkan MK melakukan sidang tanpa ada tekanan.
"Kalau masih ada demonstrasi itu artinya belum ikhlas menyerahkan sepenuhnya kepada MK," ujar Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin kepada Tribunnews.com, Rabu (12/6/2019).
Menurut dia, apa yang diserukan Prabowo kepada para pengikutnya adalah hal yang baik, karena ikut menyejukkan suasana yang sempat memanas pasca-pilpres 2019 lalu.
Selain itu, imbauan Prabowo agar pendukungnya tak berduyun-duyun ke MK untuk menghindari kembali terjadinya kerusuhan seperti 21 dan 22 Mei lalu.

"Menghindari kejadian-kejadian seperti 21 dan 22 Mei. Supaya tidak terulang lagi. Karena itu akan sangat merugikan sekali. Dan pada ujungnya yang rugi adalah bangsa ini," jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily. Diharapkan imbauan Prabowo diikuti para pendukungnya.
Karena dia berharap, jangan sampai kejadian 21 dan 22 Mei lalu terulang . Padahal saat itu juga, Prabowo sudah mengimbau kepada para pendukungnya untuk melakukan aksi damai.
"Berharap imbauan Prabowo tersebut diikuti oleh para pendukungnya. Jangan sampai kejadian 21 dan 22 Mei 2019 terulang kembali. Padahal waktu itu, Prabowo juga sudah mengimbau kepada para pendukungnya untuk melakukan aksi damai namun tetap saja terjadi bentrokan yang berujung kerusuhan," ujar juru bicara TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Rabu (12/6/2019).
Dari sejak awal, TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin menurut dia, selalu mengajak kepada pihak Prabowo dan pendukungnya untuk menggunakan cara-cara yang telah diatur dalam UU dalam menyelesaikan sengketa Pilpres ini.
"Ini cara yang lebih beradab dibandingkan dengan menekan massa," ucap Ketua DPP Golkar ini.
Karena itu ia menilai, imbauan Prabowo harus diikuti para pendukungnya dan memang sudah seharusnya begitu.
Dia mendorong semua pihak untuk mempercayakan kepada Tim Hukum masing-masing pasangan untuk beradu argumen dan bukti serta data-data yang dapat dipertanggungjawabkan di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita harus memiliki kepercayaan bahwa para Hakim Konstitusi itu memiliki independensi dalam menyidangkan gugatan Kubu Prabowo.