Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin heran dengan sikap pihak Prabowo-Sandiaga yang mempermasalahkan kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago, kubu Prabowo-Sandi sudah kehabisan akal dan makin menunjukkan tidak punya bukti dokumen yang kuat untuk menguatkan tudingan adanya kecurangan Pemilu 2019.

"Sudah kehabisan akal dan tidak punya bukti by dokumen, sehingga apapun yang bisa diributkan pasti mereka ributkan," ujar Ketua DPP Partai NasDem ini kepada Tribunnews.com, Jumat (14/6/2019).

Baca: Suami Gadaikan Istri Rp 250 Juta, Istri Menikah Siri dengan Si Pemberi Hutang & Bantah Jadi Jaminan

Baca: Baim Wong Ingin Temui Netizen yang Viral Lantaran Persilahkan Orang Gila Bertamu ke Rumahnya

Baca: Baim Wong Ingin Temui Netizen yang Viral Lantaran Persilahkan Orang Gila Bertamu ke Rumahnya

Anggota DPR RI ini menegaskan kebijakan menaikkan gaji tersebut bukan bentuk kecurangan untuk mendapat efek elektoral.

Malah, dia tegaskan, kebijakan kenaikkan gaji ini sebagai bentuk atau upaya Jokowi sebagai kepala negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

Lucunya, menurut dia, narasi akan menaikkan gaji PNS, TNI dan Polri juga selama kampanye juga disampaikan kubu 02 kepada masyarakat.

"Gaji pegawai kecil, mereka bilang kalau menang akan naikkan! Pembeli bilang harga bawang merah mahal, mereka bilang mau turunkan. Nanti kalau petani bawang yang bilang harga bawang murah, mereka bilang akan naikkan! Ya begitu terus nggak punya program kerja, nggak punya solusi dan nggak punya bukti," ucapnya.

Baca: Keluarga Tak Mengira Robby Sugara Meninggal Akibat Penyakit Jantung

Baca: Strategi Persib B Jelang Liga 2: Berhenti Berburu Pemain Eks-Liga 1

Baca: KPU Akan Cantumkan Penolakan Terhadap Berkas Gugatan Perbaikan Prabowo-Sandi

Dia menilai, hal tersebut semakin menunjukkan kubu 02 memang tidak punya program kerja yang mau disampaikan kepada publik.

Kini ketika upaya menyejahterakan masyarakat dalam hal ini PNS, TNI dan Polri dilakukan pemerintah, dipersoalkan di MK, itu makin menunjukkan kubu 02 tidak punya bukti kuat untuk membuktikan tudingan kecurangan pemilu.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily.

"Adakah yang salah dengan kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri? Apa yang dilakukan Pemerintahan Jokowi merupakan upaya mensejahterakan mereka. Selama pemerintahan Jokowi, PNS dan TNI/Polri tidak mengalami kenaikan gaji mereka kecuali di akhir pemerintahan Jokowi ini," tegas Ace.

Selain itu, politisi Golkar ini juga menjelaskan, penganggaran kenaikan gaji tersebut sudah direncanakan sejak 2018, dalam Pidato Nota Anggaran Presiden di DPR.

Artinya, tegas dia, rencana kenaikan gaji itu sudah sejak tahun sebelumnya dianggarkan, alias bukan agenda tersembunyi untuk kepentingan pilpres.