Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

KPU Akan Cantumkan Penolakan Terhadap Berkas Gugatan Perbaikan Prabowo-Sandi

Kuasa hukum KPU RI Ali Nurdin menegaskan, pihaknya bakal menolak materi gugatan perbaikan dari kubu Prabowo-Sandi.

KPU Akan Cantumkan Penolakan Terhadap Berkas Gugatan Perbaikan Prabowo-Sandi
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Ali Nurdin di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat ketika mendampingi Komisioner KPU menyerahkan jawaban dan alat bukti terkait PHPU 2019 Mahkamah Konstitusi pada Rabu (12/6/2019). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menggunakan perbaikan permohonan Prabowo-Sandi selaku Pemohon sebagai rujukan sidang.

Namun, Kuasa hukum KPU RI Ali Nurdin menegaskan, pihaknya bakal menolak materi gugatan perbaikan tersebut.

Penolakan ini lantaran KPU berpedoman pada hukum acara Peraturan MK (PMK) yang secara jelas menyatakan tak ada kesempatan bagi Pemohon melakukan perbaikan dalam gugatan sengketa hasil Pilpres.

Baca: Diundurnya Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres 2019 Dikhawatirkan Bakal Merugikan Semua Pihak

Baca: Usai Temui Ahmad Dhani di Rutan Cipinang, El Rumi Ungkap Perasaan Lewat Postingan Instagram

Baca: KPU Keberatan Soal Revisi Gugatan Tim Prabowo-Sandi

"Jadi prinsipnya kami melakukan penolakan terhadap materi gugatan yang disampaikan pemohon pada hari ini. Sebab itu di luar kerangka hukum acara, sebab itu ilegal," kata Ali, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Nantinya, penolakan mereka akan dituangkan dalam berkas jawaban KPU, Selasa (18/6/2019) besok.

Meski menolak, poin-poin perbaikan permohonan kubu pasangan calon 02 yang sudah terlanjur tersebar ke publik, akan tetap dijawab KPU demi menjaga penafsiran di masyarakat.

"Karena materinya sudah disampaikan ke publik, kalau tidak kami jawab kan seakan-akan benar. Maka tentunya kami akan menjawab," ungkap Ali.

Baca: Beda Perolehan Suara Versi Prabowo-Sandi dan KPU dalam sidang MK

Baca: Padahal Baru Berusia 7 Tahun, Seorang Bocah Perempuan Sudah Menopause, Ternyata Ini Sebabnya

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, menetapkan jadwal sidang baru perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan presiden (pilpres) 2019.

Penetapan jadwal sidang itu dilakukan untuk menjawab keinginan dari pihak termohon, yaitu KPU RI.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas