Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Saat Bambang Widjojanto Berdebat dengan Luhut di Sidang MK, Penonton Bersorak dan Tepuk Tangan

Setelah pemeriksaan atau pemeriksaan selesai, hakim akan melakukan rapat permusyawaratan untuk memutuskan hasilnya.

Saat Bambang Widjojanto Berdebat dengan Luhut di Sidang MK, Penonton Bersorak dan Tepuk Tangan
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto (kanan) bersama Anggota Tim Hukum BPN, Denny Indrayana menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum BPN. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang akhir sidang lanjutan sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, puluhan wartawan dan staf hukum dari pihak bersengketa yang menonton jalannya persidangan lewat layar besar di depan ruang sidang Gedung Mahkamah Konstitusi bangun dari tempat duduknya.

Termasuk juga pihak kepolisan, petugas keamanan gedung yang berjaga, dan karyawan Mahkamah Konstitusi.

Mereka tampak dengan seksama menyimak pernyataan-pernyataan para hakim Mahkamah Konstitusi di ruang sidang kepada kuasa hukum paslon 02 Bambang Widjojanto terkait jumlah saksi dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang Rabu (19/6/2019) besok.

Sebagian penonton berbisik-bisik dengan orang disebelahnya.

Baca: Serba Serbi Sidang MK : 41 Kata Indikasi Denny Indrayana hingga BW Sempat Tinggalkan Ruang Sidang

Baca: Tim Hukum BPN akan Bawa 30 Saksi dan 5 Ahli

Sebagian lainnya tampak menatap layar tanpa menoleh sedikitpun.

Tiba saatnya ketika kuasa hukum paslon 01 sebagai pihak terkait, Luhut Pangaribuan meminta kesempatan berbicara pada Hakim Ketua Mahkamah Konsitusi, Anwar Usman.

Setelah diberikan kesempatan, Luhut meminta untuk diberi kesempatan menyatakan hal-hal yang terkait ancaman terhadap saksi pihak paslon 02 dan konsultasi pihak paslon 02 dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Baca: Dul Jaelani Tak Diberi Uang Jajan Ayah Tirinya, Anak Maia Estianty Ini Hormati Prinsip Irwan Mussry

Luhut juga meminta kepada para hakim agar bisa membuat hal tersebut menjadi terang, karena jika tidak menurut Luhut bisa membuat insinuasi atau membuat hal itu menjadi seolah tidak diperhatikan Mahkamah Konsitutsi dan persidangan tersebut.

"Supaya persidangan yang terbuka untuk umum ini yang didengarkan mayarakat luas. Kalau dia sungguh-sungguh itu ada, apakah dia bisa disampaikan ancaman yang diterima dan apakah selain konsultasi kepada LPSK apakah sudah menyampaikan kepada pihak berwajib, kepolisian, dan seterusnya. Ini tidak baik dibiarkan jika tidak dituntaskan karena nanti sifatnya menjadi insinuatif, menimbulkan prejudice (prasangka), jadi seolah drama yang tidak memperhatikan orang lain dalam persidangan ini," kata Luhut di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Selain itu, Luhut juga menyampaikan keberatannya terkait permintaan kuasa hukim paslon 02 agar Mahkamah Konstitusi dijadikan insubordinat dalam soal perlindungan saksi.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas