Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Soal Rencana Unjuk Rasa di MK, JK Sebut Tak Ada Halalbihalal Sambil Demo, Ini Kata Wiranto & Kapolri

Sejumlah organisasi massa berencana akan menggelar unjuk rasa di MK saat sidang putusan sengketa Pilpres 2019. Ini kata JK hingga Wiranto.

Penulis: Sri Juliati
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Soal Rencana Unjuk Rasa di MK, JK Sebut Tak Ada Halalbihalal Sambil Demo, Ini Kata Wiranto & Kapolri
Tribunnews/JEPRIMA
Suasana luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat menggelar sidang pendahuluan tahap pertama untuk 35 perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018). Dari 35 perkara sengketa hasil Pilkada Serentak 2018 yang disidangkan, enam perkara merupakan perkara sengketa hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 23 perkara merupakan sengketa hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, dan enam perkara sengketa pemilihan wali kota dan wakil wali kota. 

3. Kapolri Larang Demo di MK

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian disaksikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan sambutan saat misa malam Natal di Gereja Katedral, Jakarta, Senin (24/12/2018). Kapolri dan Panglima TNI melakukan kunjungan untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Natal 2018
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian disaksikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan sambutan saat misa malam Natal di Gereja Katedral, Jakarta, Senin (24/12/2018). Kapolri dan Panglima TNI melakukan kunjungan untuk memastikan keamanan dan kelancaran perayaan Natal 2018 (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Kepolisian melarang aksi unjuk rasa di depan Gedung MK.

Demikian dikatakan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

"Saya sudah menegaskan kepada Kapolda Metro, kepada Badan Intelijen Kepolisian, tidak memberikan izin untuk melaksanakan demo di depan MK," kata Tito.

Keputusan tersebut juga berkaca dari kejadian kerusuhan 21-22 Mei 2019, yang diduga telah direncanakan oleh sekelompok perusuh.

Tito mengaku, tidak ingin ada oknum yang memanfaatkan diskresi Kepolisian untuk membuat kekacauan.

"Jadi peristiwa 21-22 (Mei) itu sudah direncanakan memang untuk rusuh."

Berita Rekomendasi

"Saya tidak ingin itu terulang kembali, kebaikan yang kita lakukan, diskresi, saya tidak ingin lagi disalahgunakan."

"Untuk itu, saya larang semua unjuk rasa di depan MK yang melanggar ketertiban publik," ungkap dia.

Baca: Polri Amankan Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019, Kapolri: Tidak Boleh Membawa Peluru Tajam

4. Nekat Buat Kerusuhan, Akan Ditangkap

Senada dengan Tito, Wiranto menyebutkan, larangan demo di depan MK sekaligus mengantisipasi potensi ricuh seperti yang terjadi 21-22 Mei 2019.

Kepolisian tidak akan tinggal diam jika hal itu terulang lagi.

"Kalau ada yang nekat, ada demonstrasi, bahkan menimbulkan kerusuhan, saya tinggal cari saja," ujar Wiranto.

"Demonstrasi itu kan ada yang mengajak, ada yang mendorong, menghasut, nanti kan kita tinggal tahu siapa tokoh yang bertanggung jawab itu."

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas