TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah relawan yang tergabung dalam forum relawan Jokowi menggelar halal bihalal yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Rabu (26/6/2019).
Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) mengapresiasi kegiatan tersebut karena merupakan bagian dari konsolidasi pendukung.

Ketua DPP JAMAN, Eko Purwanto berharap agenda tersebut juga dilakukan ke kampung-kampung seluruh Indonesia.

"Kami berharap agenda konsolidasi seperti ini dilakukan juga di kampung-kampung daerah seluruh Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh JAMAN, mulai pusat sampai daerah-daerah guna menciptakan suasana batin rakyat Indonesia yang berbhineka Tunggal Ika dan Pancasilais," katanya, di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Selain itu menurut Eko, Pihaknya juga telah mulai melakukan rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02 selama bulan Ramadhan dengan mengadakan agenda buka puasa bersama relawan 01 dan 02 di seluruh basis JAMAN.

Dilanjutkan dengan moment Halal bihalal selama bulan Syawal ini. Karena menurutnya Halal bihalal, digunakan oleh Presiden Soekarno saat terjadi perpecahaan karena geseran politik pada tahun 1948.

"Maka halal bihalal merupakan sarana yang efektif sebagai alat pemersatu bangsa," tuturnya.

Saat ini menurutnya, gesekan karena pemilu begitu tajam antara pendukung kedua pasangan Capres-Cawapres. Hasil putusan MK, yang diyakini bakal menguatkan kemenangan Jokowi-Ma'ruf harus tetap mempersatukan masyarakat.

"Kami meyakini Keputusan MK merupakan bagian demokrasi dengan landasan konstitusi dan rambu-rambu hukum," katanya.

Pihaknya menurut Eko siap bahu-membahu dengan Polri dan TNI serta masyarakat lainnya untuk menciptakan suasana kondusif jelang dan pasca keputusan MK. Karena dikhawatirkan ada pihak-pihak yang tidak puas ini semakin tidak rasional. Padahal sidang MK dilakukan sangat transparan.

"Tugas kita sebagai relawan menjernihkan suasana, karena banyak pihak yang mencoba memancing ikan di air keruh. Misalnya saja gerakan radikalisme yang sudah mengintai negara kita untuk mengganti NKRI menjadi sistem Khilafah. Saya yakin kubu 01 dan 02 sudah “clear” NKRI adalah harga mati" katanya.

Menurutnya, Demokrasi sebagai sistem dari konsensus bernegara yang kita pilih, memang menjamin hak-hak dan kebebasan yang dimiliki oleh individu, kelompok dan rakyatnya.

Namun Kebebasan dalam negara demokrasi tetap harus ada batasnya, ada etika dan norma yang harus kita jaga dan dihormati bersama.

"Kami mendukung penuh di Periode kedua Presiden Joko Widodo 2019-2024 fokus pada pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah harus lebih fokus memperhatikan kualitas pendidikan moral dan sikap yang baik rakyat Indonesia. Karena syarat bangsa ini maju adalah masyarakat kita harus memiliki rasionalitas dan kedewasaan dalam berdemokrasi," pungkasnya.