TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sengketa hasil Pilpres 2019 pada sidang yang digelar Kamis (27/6/2019).

Dalam sidang putusan tersebut MK menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan Tim Hukum Badan Pemangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Prabowo pun menyatakan pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan gugatan.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan.

Pernyataan Prabowo Subianto disampaikan beberapa saat setelah Ketua Hakim MK Anwar Usman menyatakan bahwa MK menolak seluruh permohonan yang diajukan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Baca: Koalisi Indonesia Adil Makmur Bubar, Prabowo Persilakan Partai Ambil Langkah Politik Masing-masing

Baca: Koalisi Parpol Pendukung Prabowo Resmi Bubar

Baca: Prabowo Persilakan Partai Koalisinya jika Ingin Gabung dengan Jokowi Setelah Putusan MK

Prabowo Subianto pun mengaku kecewa dengan keputusan MK tersebut.

"Keputusan sangat mengecewakan bagi kami dan pendukung Prabowo-Sandi, namunn sesuai kesepakatan kami akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi," ujar Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto melanjutkan bahwa setelah putusan MK ini, pihaknya masih akan tetap berkonsultasi dengan tim hukum untuk membahas langkah ke depan.

"Sesudah ini kami akan segera berkonsultasi dengan tim hukum kami, untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah konstitusional lainnya yang mungkin dapat kita tempuh, kami juga akan segera mengundang seluruh pimpinan koalisi adil makmur terkait langkah ke depan," jelasnya.

Prabowo Suabianto pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukungnya.

Tak hanya itu, Prabowo Subianto juga berterima kasih kepada seluruh anggota koalisi.

"Terima kasih kepada seluruh anggota koalisi atas kepercayaan dukungan kerja keras dan loyalitas" ucapnya.

Sementara itu, capres nomor urut 01, Jokowi mengapresiasi MK yang telah menggelar sidang secara adil dan transparan.

Baca: Breaking News: Koalisi Adil Makmur dan BPN Prabowo-Sandi Dibubarkan

Baca: Koalisi Adil Makmur dan BPN Resmi Selesai Hari Ini, Prabowo Minta Maaf

Baca: Pasca Putusan MK: Rencana Prabowo, Mahkamah Internasional Hingga KPU Curang?

Jokowi pun menyebut jika putusan Mk adalah putusan yang bersifat final.

"Putusan MK adalah putusan yang bersifat final dan sudah seharusnya kita semua menghormati," ujar Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi mengatakan bahwa saat ini tidak ada lagi 01 dan 02.

"Yang ada hanya lah persatuan Indonesia," terangnya.

"Walau pilihan politik beda tapi kita harus saling menghargai, harus saling menghormati," tambahnya.

Sebelumnya diwartakan Kompas.com, seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak majelis hakim konstitusi.

Menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024.

Putusan dibacakan Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Anwar Usman.

Sidang dimulai 12.45 WIB. Pertimbangan putusan dibacakan bergantian oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Saat membuka sidang, Ketua MK Anwar Usman menekankan bahwa putusan tersebut berdasarkan fakta persidangan.

Majelis hakim konstitusi sudah mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan Prabowo-Sandi, ahli dari KPU, serta saksi dan ahli pihak Jokowi-Ma'ruf.

Mahkamah juga sudah memeriksa seluruh barang yang dijadikan alat bukti.

Mahkamah sadar bahwa putusan MK tidak akan memuaskan semua pihak.

Hanya, MK berharap semua pihak tidak menghujat atau menghina pascaputusan.

Dalam pertimbangannya, hakim membacakan pendapat Mahkamah atas masing-masing dalil yang diajukan tim 02.

Tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan sejumlah dalil yang menurut mereka adalah bukti kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.

Seluruhnya ditolak Mahkamah dengan berbagai argumen. Menurut MK, dalil 02 tidak beralasan menurut hukum.

Dalam sidang tersebut, hadir tim hukum Prabowo-Sandiaga yang dipimpin Bambang Widjojanto.

Sebagai termohon, seluruh Komisioner KPU hadir didampingi tim hukum yang dipimpin Ali Nurdin.

Adapun pihak terkait, hadir 33 pengacara Jokowi-Ma'ruf yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra.

Hadir pula seluruh komisioner Bawaslu. Hasil rekapitulasi KPU yang ditetapkan pada Selasa (21/5/2019), suara Jokowi-Ma'ruf unggul atas Prabowo-Sandiaga.

Jumlah perolehan suara Jokowi-Ma'ruf mencapai 85.607.362 atau 55,50 persen suara.

Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen suara.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen suara.

(TribunJakarta.com/Mohamad Afkar Sarvika /Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Prabowo Akan Konsultasi Ada atau Tidak Langkah Konstitusional Lain, Jokowi Tegaskan Putusan MK Final dan Kompas.com Putusan MK Menolak Seluruh Gugatan Prabowo-Sandiaga".