Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, MK menghindari membicarakan dalil status cawapres nomor urut 01 Maruf Amin soal jabatan di anak perusahaan BUMN.

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan komentar soal dalil permohonan kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal ini disampaikan Refly Harun saat menjadi narasumber di acara Kabar Petang, Kamis (27/6/2019).

Refly menyoroti soal dalil permohonan Prabowo-Sandiaga soal status calon wakil presiden (cawapres) 01 Maruf Amin yang menjabat di anak perusahaan BUMN.

Baca: Bamsoet Harap Pendukung Prabowo-Sandiaga Hormati Putusan MK

Baca: Tanpa Beri Selamat ke Jokowi Pasca-Gugatan Ditolak MK, Prabowo Subianto: Kecewa tapi Tetap Tegar

Menurut Refly, Mahkamah Konstitusi (MK) menghindar soal dalil tersebut.

"Yang saya tidak terlalu jelas tadi sepertinya MK menghindar ngomong soal status Maruf Amin," ujar Refly Harun.

"Saya masih merasa harusnya ada jawaban sesungguhnya, jawaban Dewan Pengawas Syariah itu apa lalu kemudian apakah anak BUMN itu bisa dikategorikan sebagai BUMN karena itu penting bagi governance anak BUMN ke depan."

"Tapi rupanya MK menghindar dan sepertinya mengatakan bahwa ya itu urusan Bawaslu dan Pengadilan Tata Negara, tapi saya tidak tahu apakah diulang lagi nanti dalam pertimbangan yang belum kita dengar ini, tapi bayangan saya tidak lagi," kata Refly, yang diketahui saat memberikan komentar MK belum selesai membacakan putusan.

Baca: Perludem Harap Seluruh Elite Wujudkan Agenda Rekonsiliasi Pascaputusan MK

Baca: Dagangan Kaki Lima Laris Manis di Area MK

Pembawa acara lalu menegaskan pernyataan Refly.

Ia menanyakan apakah dalil tersebut memang dirasa kurang meyakinkan sehingga MK tak menjawab dengan gamblang.

Refly mengatakan bahwa keputusan MK soal BUMN dan anak BUMN nantinya akan jadi perdebatan panjang di luar putusan.

"Saya ingin mendengar karena ini agak dilematis saya katakan kalau misalnya ada pertimbangan MK yang mengatakan bahwa anak perusahan BUMN itu tidak sama dengan BUMN karena itu dia tidak bisa disetarakan dengan BUMN maka nanti akan terpengaruh pada governance BUMN ke depan nanti akan jadi presiden buruk," kata Refly.

Baca: MK Tolak Permohonan Prabowo-Sandiaga, Relawan Jokowi-Maruf Ucapkan Rasa Syukurnya

Baca: Pasca-Putusan MK, Rupiah Bergerak Melemah Rp 14.144 per Dolar AS

"Apakah kemudian pengurus anak perusahaan BUMN itu boleh berpolitik, boleh nyaleg misalnya ini yang jadi persoalan, karena kita tahu pemerintah sedang melakukan holdingisasi, ketika holding terjadi maka semua jadi anak perusahana BUMN apakah kemudian bisa berpolitik karena kemudian ada Presiden Maruf Amin misalnya ini yang rupanya MK menghindar di sana karena jawabannya itu agak ya in between dan saya katakan tone ini."

Refly lalu menegaskan cara MK menjawab dalil soal status Ma'ruf Amin dianggap menghindar.