TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian kembali mengimbau masyarakat agar tidak ada mobilisasi massa saat rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum ( KPU) pada Minggu (30/7/2019).

Tito mengatakan bahwa mobilisasi massa berpotensi ditunggangi pihak ketiga yang diduga ingin membuat kekacauan.

"Saya mengimbau masyarakat untuk tidak perlu lakukan mobilisasi massa kembali, karena mobilisasi massa itu rawan nanti pihak ketiga mendompleng," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Ia berkaca pada peristiwa kerusuhan 21-22 Mei saat aksi menolak hasil Pilpres 2019 di area sekitar Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat.

Tito menuturkan, aksi tersebut berjalan damai namun disusupi oleh pihak ketiga yang kemudian berakhir ricuh.

Baca: Pengamat Memprediksi Demokrat Merapat ke Koalisi Jokowi, Ini Alasannya

Selain itu, mobilisasi juga dinilai tidak perlu mengingat rapat pleno penetapan tersebut dapat disaksikan melalui media massa.

"Kita cukup menyaksikan saya kira dari rumah masing-masing, dari gadget masing-masing, bisa online, live streaming, segala macem, tanpa perlu mobilisasi," ujarnya.

Namun, Tito menegaskan bahwa polisi akan bertindak tegas jika terjadi tindakan melanggar hukum. Penindakan akan melakukan pendekatan persuasif dan secara terukur.

Untuk mengantisipasi, Polri-TNI telah menyiagakan 45.000 personel gabungan. Mereka juga telah menyiapkan rencana pengamanan di Gedung KPU maupun terhadap para komisionernya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kapolri: Jelang Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Tak Perlu Ada Mobilisasi Massa"