Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Ketua DPP PKS: Yang Dirugikan Kalau Tidak Ada Oposisi Adalah Publik

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut jika sebagian parpol di parlemen mendukung pemerintah, maka tidak akan ada oposisi sebagai pengontrol.

Ketua DPP PKS: Yang Dirugikan Kalau Tidak Ada Oposisi Adalah Publik
Chaerul Umam/Tribunnews.com
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut jika sebagian parpol di parlemen mendukung pemerintah, maka tidak akan ada oposisi sebagai pengontrol. 

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut jika sebagian parpol mendukung pemerintah, maka tidak akan ada oposisi sebagai pengontrol pemerintah.

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan partainya tak merasa bangga jika bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah pasca-Pilpres 2019.

Sebab menurut Mardani, jika sebagian besar parpol di parlemen mendukung pemerintah, tidak akan ada oposisi yang berperan sebagai pengontrol atau pengawas kebijakan.

Dengan begitu, masyarakat akan dirugikan.

Baca: Mardani Ali Sera: Oposisi Terbaik itu Bersatu dengan Rakyat, Ingat Kisah Cicak vs Buaya

Baca: Mardani Ali Sera Minta Kubu Pemenang Pilpres 2019 Tak Rendahkan Pihak yang Kalah

"Kalau PKS sendiri, enggak bangga, enggak senang (gabung ke koalisi pendukung pemerintah). Yang dirugikan kalau tidak ada oposisi adalah publik. Kepentingan publik tidak akan terwakili secara institusional," ujar Mardani dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Mardani berharap empat parpol di parlemen yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 bertransformasi menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif.

Artinya tidak ada partai yang memutuskan untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin periode 2019-2024.

Ia mencontohkan bagaimana peran oposisi dalam mengkritisi kebijakan pemerintah, misalnya kebijakan Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing untuk menangani masalah tingginya harga tiket pesawat.

Baca: Minta Kubu Pemenang Pilpres Tak Rendahkan yang Kalah, Mardani Ali Sera Bahas Surah Al-Insyirah

Baca: Mardani Ali Sera: Indonesia Butuh Parpol yang Kelaminnya Jelas

Menurut Mardani, kebijakan tersebut baik dilakukan hanya dalam jangka pendek. Jika diterapkan dalam jangka panjang, ia khawatir perusahaan asing justru dapat menguasai pasar dalam negeri.

Oleh sebab itu sebagai oposisi, elite parpol di parlemen dapat mengusulkan penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Whiesa Daniswara
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas