TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan partainya memiliki banyak kader potensial yang dapat dipilih presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), untuk masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan mendatang.

Bahkan ia menyebut, Golkar memiliki kader milenial dan setelah milenial (selenial) yang berkompetensi dalam bidang apapun.

"Saya pikir kalau, Golkar punya kader mulai dari milenial sampai post milenial yang kita sebut selenial, setelah milenial," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Namun, terkait jatah menteri yang nantinya didapat Golkar, ia mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

Ia memastikan Golkar siap menyiapkan tokoh-tokoh yang berkompeten untuk mengisi kursi menteri.

"Kalau kami kan punya kader yang siap dan juga mengenai jumlah dan yang lain itu adalah hak prerogatif Presiden, tergantung juga portofolio seperti apa," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bakal memilih menteri dari kalangan milenial atau anak muda dalam kabinet 2019-2024.

Beberapa nama pun bermunculan digadang-gadang layak masuk ke pemerintahan.

Menanggapi wacana tersebut, Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, bisa saja menteri itu dari kalangan anak muda.

Namun, Mega pun memberikan catatan penting, sebaiknya dipastikan memang bisa bekerja.
Begitupun yang berusia tua namun berpengalaman dan bisa bekerja, tak seharusnya ditolak.

Megawati pun mengenang, di zaman Bung Karno, ada anggota kabinet yang muda, tapi memang pintar dan menguasai masalah.

"Ini yang saya lihat kelemahan kita dewasa ini. Orang disodor-sodorkan, tapi tidak mengerti secara praktis tata pemerintahan," ujar saat menjawab isu terkini di sela kunjungannya dalam Forum Perdamaian Dunia, di Beijing, China, seperti disampaikan dalam keterangan resminya kepada Tribunnews.com, Kamis (11/7/2019).

Namun, Megawati mengatakan seseorang calon Menteri minimal tahu soal DPR RI.

Sebab di situlah tempat membuat undang-undang (UU), bertemu dan mengawasi mitra kerja, hingga memutuskan RUU bersama Pemerintah.