Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penonton Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua akan dibatasi.
Jumlah penonton yang menyaksikan secara langsung ajang tersebut dibatasi sebanyak 25 dari kapasitas venue.
Hal tersebut disampaikan Muhadjir usai menggelar Rapat Tingkat Menteri secara virtual bersama Menteri dan Kepala Lembaga terkait membahas Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Papua, Senin (27/9/2021).
"Akan dilakukan sinkronisasi aturan instruksi Mendagri terkait dengan keputusan bahwa pertandingan dapat dihadiri 25 persen dari kapasitas venue dan harus sudah divaksinasi tahap kedua," ujar Muhadjir.
Sebelum acara pembukaan yang akan digelar pada 2 Oktober mendatang, Muhadjir mengatakan pemerintah memastikan seluruh persiapan telah berjalan lancar.
"RTM yang dilakukan ini bertujuan mengkonfirmasi kembali dan memastikan seluruh dukungan kementerian dan lembaga terhadap penyelenggaraan PON dan Peparnas Papua 2021," kata Muhadjir.
"Khususnya pada bidang kesehatan terkait Covid-19, antisipasi gangguan keamanan, dan persiapan dukungan penyelenggaraan seperti transportasi, akomodasi, dan telekomunikasi semua berjalan seperti yang diharapkan," tambah Muhadjir.
Ia menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga sudah menyelesaikan amanah yang tercantum dalam Inpres No. 10/2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
Lalu Inpres No. 1/2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua, dan Inpres No. 4/2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Papua.
Menurut Muhadjir, dari aspek keamanan perlu antisipasi terjadinya kerumunan penonton khusus pada pertandingan tim tuan rumah.
Baca juga: PB PON Kembali Dapat Anggaran Tambahan, Menpora Amali Ingatkan Soal Sukses Administrasi
Di samping itu juga perlu dilakukan pengamanan infrastruktur dan pengamanan konten informasi.
Sementara itu, menyangkut penyelesaian tanah yang disengketakan yang ditempati beberapa venue akan diselesaikan oleh Kementerian ATR bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota setelah penyelenggaraan PON dan Peparnas Papua 2021.
"Penyelesaian itu nantinya akan dilakukan sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang seharusnya di lokasi di mana masalah masih terjadi," kata Muhadjir.
Dia meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga agar berkoordinasi dengan PB PON terkait seluruh tambahan dukungan yang akan disediakan seperti rencana penambahan hotel terapung, tempat kuliner, dan sebagainya.
