Menteri PUPR: Biaya Hidup di Ibu Kota Negara Nggak Boleh Mahal
Basuki berharap Kepala Badan Otorita benar-benar memahami visi Presiden yang akan diimplementasikan di IKN.
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan pesan pada bakal Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang disebut-sebut akan segera dilantik Presiden dalam waktu dekat.
Basuki berharap Kepala Badan Otorita benar-benar memahami visi Presiden yang akan diimplementasikan di IKN.
“Jadi nanti siapapun yang ditunjuk sebagai Badan Otorita harus tau persis visi presiden ini untuk mengimplementasikannya,” kata Basuki dalam talkshow ‘Menuju Ibu Kota Negara Baru’, Rabu (23/2/2022).
Sebelumnya, Menteri PUPR menjelaskan Konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, telah dimulai Tahun 2022.
Baca juga: Menteri PUPR Umumkan Sayembara untuk Pembangunan Gedung-gedung di IKN
KIPP diketahui memiliki luas 6.671 hektar yang dibagi 3 kawasan klaster yakni Kawasan Inti Pemerintah, Pendidikan dan Kesehatan.
Dengan adanya pencampuran ini diharapkan IKN bukan hanya kota pemerintahan, agar biaya hidup di sana tidak mahal dan kondisinya tidak sepi.
Baca juga: Bambang Susantono Jadi Calon Kuat Kepala Otorita IKN, PPP: Parameternya di Presiden Jokowi
“Ada kantor Presiden, kantor DPR, MPR, DPD, MA, kantor Menko itu yang akan kita utamakan bangun di KIPP,” lanjutnya.
Basuki mengatakan 70 persen KIPP harus hijau, dimana 20 – 30 persen baru terdiri dengan bangunan-bangunan.
Baca juga: Presiden: Pemindahan Ibu Kota Negara Bukan Hanya Membangun Gedung dan Menggeser ASN
Hal ini seperti apa yang telah disampaikan presiden dalam pidatonya.
Untuk itu, ia berharap Kepala Badan Otorita IKN dapat menerjemahkan visi Presiden tersebut.
Melansir Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengatakan, sosok Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) akan dilantik dalam waktu dekat.
Menurut Jokowi, pelantikan bisa saja dilakukan pada minggu-minggu yang akan datang.
Saat ditemui di kantor DPP Nasdem, Menteng, Jokowi menegaskan, sosok Kepala Badan Otorita IKN nantinya bukan berasal dari kalangan partai politik.
Jokowi pernah menyebutkan sejumlah kriteria Kepala badan Otorita IKN dalam acara lain, yakni punya latar belakang arsitek dan punya pengalaman memimpin daerah.
Lalu, saat ditanya lebih lanjut apakah sosok yang berlatar belakang tersebut juga bersuku Sunda, Jokowi menyebut itu adalah harapannya.
Tiga ciri itu saat ini ada dalam pada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Namun kabar ini belum bisa dipastikan, mengingat mencuat pula nama-nama tokoh lainnya seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Dirut PT Wijaya Karya, Tumiyana.