Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG -  Saat ini rumah subsidi memiliki pasar yang besar namun dalam perjalanannya kondisi tak terduga membuat pembangunan rumah subsidi jadi melambat.

Danil Djumali, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan, regulasi yang ada masih berbelit-belit seperti untuk penerbitan izin PBG (Perijinan Bangunan Gedung), sebagai ganti IMB (izin Mendirikan Bangunan).

"Regulasi yang berlaku sejak 2 Agustus tahun lalu hingga sekarang belum maksimal karena hampir semua kabupaten, kotamadya belum berjalan dan belum ada peraturan perdanya," katanya saat acara Musyawarah Daerah (Musda) V Apersi di Kota Tangerang, Banten Kamis (10/3/2022). 

Karena PBG yang merupakan pengganti IMB tertunda hingga 6 bulan lebih maka terjadi idle investasi puluhan miliar.

Baca juga: Pengamat Prediksi Penjualan Properti Meningkat 20 Persen Capai Rp110 Triliun

"Padahal sektor properti dari rumah kelas bawah sampai atas memberikan kontribusi besar, selain investasi juga menggerakkan sektor lain,” tegas Danil.

Danil menambahkan, setelah 2 tahun ini (2020-2021) tidak ada penyesuaian harga untuk rumah subsidi dan adanya kenaikan harga bahan bangunan maka diperlukan sekali adanya penyesuaian harga jual Rumah Subsidi bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Baca juga: Harga, Suplai, dan Permintaan Properti Diperkirakan Meningkat Lagi pada 2022

“Untuk itu perlu terobosan dan rileksasi serta koordinasi yang jitu guna mengurai kebuntuan masalah perijinan ini dengan adanya percepatan dan rileksasi peraturan dan regulasi seperti di pembiayaan KPR," kata Danil.

Ketua DPD APERSI Banten, Safran Edi harianto Siregar mengatakan, Banten yang berbatasan langsung dari Jakarta menjadi penyumbang pasokan rumah subsidi setelah Jawa Barat di antara provinsi lain yang tergabung di Apersi.

Baca juga: Ini Dia Pengembang Anggota Apersi dengan Penyaluran Rumah Subsidi Terbanyak 2021

“Sebelum pandemi biasanya Banten berkontribusi hingga 30 ribuan unit, namun 2 tahun terakhir ini target tak terealisasi.

Semoga kondisi pandemi yang melandai, dan pelonggaran aturan yang ada saat ini bisa jadi momentum DPD Apersi Banten bangkit seperti sebelumnya," katanya.

Baca juga: Apersi Tegaskan Siap Menjadi Mitra Strategis BP Tapera

Untuk itu, Safran Edi harianto Siregar yang terpilih menjadi Ketua pereode 2022-2025 ini berharap pemerintah memberikan perhatian pada rumah subsidi yang merupakan bagian program pemerintah yaitu Program Sejuta Rumah (PSR).