TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan industri properti mengalami pemulihan cukup signifikan sejak awal pandemi Covid- 19.

Menurutnya, kebijakan moneter terkait Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) efektif meningkatkan daya beli masyarakat.

"Orang jadi bisa kredit properti tanpa harus bayar DP (down payment). Pertumbuhan sektor properti cukup bagus di saat yang lain minus kita plus hampir 3 persen secara nasional," kata Ari dalam webinar Peluang dan Tantangan Properti di Tahun 2022, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Infrastuktur Berkembang, Properti di Bogor Mulai Dilirik Konsumen Luar Kota

CEO PT Riscon Victory menjelaskan kondisi properti nasional pada tahun 2020 sangat terdampak sekali akibat Covid-19.

"Kebijakan pemerintah menunjukkan tren pemulihan khususnya di segmen rumah tapak untuk kalangan first buyer," jelasnya.

Pihaknya mencatat properti landed house kisaran harga 300 juta sampai 1 miliar penjualannya naik sampai 25 persen.

Sedangkan properti segmen menengah ke bawah tumbuh hanya sekitar tujuh persen hingga 11 persen.

Ari menambahkan properti syariah juga mendapat banyak peminat konsumen selama masa pandemi.

"Kenyataannya banyak masyarakat yg kesulitan mengumpulkan DP 30 persen. Tetapi dalam hal membayar angsuran mereka mampu. Regulasi pemerintah ini sangat mempengaruhi perkembangan dari dunia properti kita," tuturnya.

Baca juga: Sukses di Indonesia, Perusahaan Pemasar Properti Ini Siap Ekspansi ke 3 Negara

Himperra menilai relaksasi aturan Loan to Value (LTV) memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah idamannya.

Ari menegaskan bahwa pemerintah sangat serius memberikan perhatian terhadap sektor properti karena ada banyak turunannya yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

"Ada industri semen, genteng, dan lain-lain yang bergantung terhadap tingkat pembelian masyarakat. Sehingga kalau sektor propertinya tumbuh sektor turunannya pun akan ikut terkerek," terangnya.

Backlog Rumah Tinggi

Wakil Rektor Universitas Paramadina Handi Risza menuturkan pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk mengatasi tingginya backlog rumah.