Tribun

Sekarang, Bangun Rumah Sendiri Kena PPN Lho, Intip Kriterianya

Biaya PPN tersebut harus dibayar dibayar sendiri oleh pelaku yang melakukan KMS, kemudian di stor ke rekening di bank.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in Sekarang, Bangun Rumah Sendiri Kena PPN Lho, Intip Kriterianya
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Alat berat sedang meratakan tanah di salah satu proyek perumahan di Kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021). (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

Laporan Reporter Siti Masitoh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siapa saja yang membangun rumah sendiri kini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) oleh Pemerintah.

Hal ini mengacu pada peraturan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 Pajak pertambahan Nilai atas Kegiatan Sendiri, atas perubahan dari sebelumnya.

Yaitu, PMK Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

KMS merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Selain itu, yang dimaksud KMS orang pribadi atau badan yang melakukan KMS, adalah kegiatan membangun bangunan yang baru atau menambah luas bangunan yang sudah ada sebelumnya, dan kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain.

Baca juga: Mengenal Konsep Aparthouse, Hunian Tapak Rasa Apartemen

Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-53/PJ/2012 yang dimaksud KMS adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak(PKP).

Baca juga: Insentif PPN Sektor Properti Diperpanjang Bisa Dongkrak Penjualan

Artinya, jika proses pembangunan menggunakan pemborong atau kontraktor kecil yang bukan termasuk kriteria PKP maka memenuhi kriteria KMS yang dikenakan PPN.

Adapun, kriteria KMS yang dikenakan PPN diantaranya, konstruksi yang utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan dengan luas keseluruhan tempat tinggal atau tempat usaha paling sedikit dengan luas 200 meter persegi (m2).

Lebih lanjut, dalam prosesnya orang pribadi atau badan yang melakukan KMS wajib melaporkan penyetoran PPN diantaranya, orang pribadi atau badan yang merupakan pengusaha kena pajak (PKP) melaporkan penyetoran PPN dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN ke kantor pelayanan pajak terdaftar.

Baca juga: Pengembang: Pembangunan Daerah Smart City Tidak Murah, Butuh Dukungan Pemerintah

Halaman
12
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas