TRIBUNNEWS.COM, - Kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan yang dibutuhkan masyarakat atau backlog pada saat ini mencapai 12,7 juta unit.

Melihat kondisi tersebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakat (BP Tapera) pun diminta lebih optimal dalam mengatasi persoalan backlog perumahan.

"Kinerja BP Tapera belum sejalan dengan misi yang dikawal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan terkait perumahan," kata Pengamat Properti Panangian Simanungkalit dikutip dari Kontan, Rabu (30/8/2023).

Baca juga: Kementerian PUPR Minta Data Backlog Perumahan Sebesar 12,7 Juta Tidak Dipolitisasi

Ia melihat, BP Tapera merekrut orang-orang yang berlainan dari PUPR dan Kementerian Keuangan. Kondisi tersebut, dinilai menimbulkan tidak ada konsolidasi dalam hal visi dan misi.

Alhasil, gerak BP Tapera tidak sesuai harapan pemerintah untuk mempercepat penurunan backlog perumahan.

Panangian juga mengkritisi berbagai keputusan BP Tapera termasuk dalam penempatan dana subsidi perumahan yang diterima lembaga tersebut.

Sebagai lembaga yang berfokus memenuhi rumah rakyat, kata dia, BP Tapera seharusnya menempatkan dana pada lembaga keuangan yang sejalan dan turut mengawal misi tersebut.

Sementara, ia melihat penempatan dana yang didapat dari APBN tidak dengan lembaga keuangan yang fokus di perumahan.

Menurutnya, BP Tapera tidak boleh hanya memikirkan untung tetapi harus fokus mencapai visi mempercepat penurunan backlog perumahan.

Dia menambahkan, target mengurangi angka backlog perumahan akan semakin sulit dicapai kalau melihat strategi BP Tapera yang bertolak belakang dari misinya tersebut.

"Angka tersebut naik dua kali lipat dari 5,3 juta pada tahun Presiden Soeharto turun dari jabatannya," ujar Panangian.

Sementara itu, Pengamat Properti Colliers Aleviery Akbar mengatakan peserta BP Tapera yang masih terbatas pada Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi salah satu penyebab kinerja lembaga tersebut tidak tercapai.

Seperti diketahui, BP Tapera telah efektif bekerja sejak 2019 dengan dipimpin satu komisioner beserta empat deputi.

Lembaga yang berada langsung di bawah Presiden tersebut hanya mampu menyalurkan 120.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga saat ini, yang sebagian besar merupakan ASN dan pegawai BUMN. (Dina Mirayanti Hutauruk/Kontan)