TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Tidak adanya respons Presiden SBY terhadap masalah lonjakan harga kebutuhan pokok dan konflik agraria di berbagai daerah memperlihatkan, presiden sudah terisolasi dari persoalan yang sedang dihadapi rakyat. 
   
Presiden, justru lebih peduli mengelola politik kekuasaan, sebagaimana tercermin dari imbauannya kepada para menteri untuk mundur dari kabinet jika sibuk mengurusi partai politik.

"Padahal, saat membuat pernyataan bernada imbauan itu, rakyat sedang menghadapi kenyataan atau masalah yang sama sekali tidak menyenangkan. Utamanya adalah lonjakan harga kebutuhan pokok," sindir politisi Golkar, Bambang Soesatyo, Minggu (22/7/2012).

Sementara di beberapa daerah, ujar Bambang yang juga Wabendum Partai Golkar ini lagi, konflik berlatarbelakang perebutan lahan terus berlanjut.  Sepanjang periode Januari - Juni 2012, luas lahan yang diperebutkan mencapai 377.159 hektar dalam 101 kasus, melibatkan sekitar 25.000 kepala keluarga di seluruh Indonesia.

"Dua isu ini dikedepankan media di Jakarta secara berkelanjutan. Sayang, tetap saja lolos dari perhatian presiden. Karena presiden sibuk mengelola politik kekuasaan, dia pun terisolir dari sejumlah persoalan yang sedang dihadapi rakyat," kritik Bambang.

Terlihat, bahwa Presiden SBY dan para menterinya bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga tidak antisipatif. Lonjakan harga sembako selalu terjadi menjelang puasa dan Lebaran.

Idealnya, sebelum Juli tahun ini, presiden sudah memerintahkan Menteri koordinator perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian hingga Kepala Banda Uruisan Logistik (Bulog) untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan.

Namun,  tindakan atau langkah antisipatif tidak juga dilakukan sehingga lonjakan harga pun tak terelakan.