TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo mengkritisi rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memantau pelaksanaan mudik Lebaran Idul Fitri, Senin (5/8/2013) pekan depan.

"Yang penting bukan sidaknya bapak Presiden," kritik anggota DPR ini kepada Tribunnews.com, saat dikonfirmasi, Sabtu (3/8/2013).

Tapi, imbuhnya pengawasan melekat dan memberikan sanksi bagi pejabat dibawah presiden yang bertanggung-jawab soal tersebut. Karena tiap tahun, kalau mudik berlangsung selalu tidak pernah ada perubahan yang membuat nyaman terkait kemacetan mudik.

Belum lagi, kata dia, pembangunan jalan Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa yang selalu tidak pernah tepat waktu dan terkesan buru-buru pembangunannya dan tidak selesai. Bahkan pembangunan tersebut, malah menimbulkan kemacetan.

"Tidak pernah ada alternatif menghidupkan memperlebar jalan selatan sepanjang Jawa. Belum lagi angka kecelakaan lalulintas selama mudik selalu tinggi," tuturnya.

Dijelaskan, walau Menteri Perhubungan sudah koordinasi tapi kelihatannya masih adanya carut marut dalam arus mudik lebaran tahun ini. Hal itu terjadi karena masih adanya egoisme sektoral dan perintah Presiden tidak selalu cepat dilaksanakan sampai aparat bawahannya.

"Ironis memang, padahal anggarannya cukup dan berlimpah," jelasnya.

Apalagi, menurutnya, mudik lebaran tahun ini akan sangat berat dirasakan masyarakat, disamping dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebelumnya diberitakan, sesampainya di Jakarta dari Safari Ramadan ke beberapa kota di Jawa Timur, Jumat (2/8/2013), Pesiden SBY menyatakan akan melakukan  pengecekan di sejumlah lokasi mudik, yakni pengecekan pelayanan mudik pada Senin (5/8/2013) depan. Presiden ingin memastikan bahwa semua kegiatan pelayanan dan pengamanan telah berjalan penuh.

"Sekarang ini kita betul-betul melakukan final check atas semua yang telah kita rencanakan," kata Presiden SBY.