TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengaku banyak mendapatkan masukan dari organisasi massa (Ormas) Islam untuk memaksa Muhammadiyah mengikuti sidang Isbat baik penentuan awal Ramadan dan penentuan 1 Syawal.

Muhammadiyah memang tidak mengikuti sidang isbat penetuan awal Ramadan beberapa waktu lalu dan penentuan 1 Syawal 1434 H di Kementerian Agama hari ini.

"Mereka mendukung pemerintah. Mereka mendorong pemerintah dapat mengambil tindakan yang sifatnya memaksa," kata Menteri Agama Suryadharma Ali usai membuka sidang pra Isbat, Jakarta, Rabu (7/8/2013).

Namun, Suryadharma meminta kepada ormas Islam tidak menyamakan sidang isbat dengan penyidikan kepolisian. Menurutnya, dalam sidang isbat tersebut pemerintah sudah melayangkan surat undangan pada organisasi pimpinan Din Syamsudin itu.

"Jangan analogikan dalam konteks ini dengan penyidikan. Pemanggilan sebagai saksi. Jangan. Berbeda. Tetap, kita lakukan musyawarah. Tetapi kalau diajak musyawarah, tidak mau lagi, berkali-kali tidak mau, ya silahkan masyarakat yang memberikan penilaian," kata Suryadharma.

Sebelumnya, Muhammadiyah menegaskan tidak akan menghadiri sidang isbat untuk menentukan tanggal Lebaran. Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa Lebaran akan jatuh pada 8 Agustus 2013.

Muhammadiyah menetapkan akhir Ramadan jatuh pada 7 Agustus 2013 pukul 04.15. Syarat kedua yakni saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk horizon sebesar tiga derajat. Itulah hilal Syawal. Maka, takbir digelar pada Rabu malam. Selanjutnya, 8 Agustus 2013 adalah Idul Fitri.

"Penetapan itu bukan mengada-ada, tetapi berdasarkan agama," ujar Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.