TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Mukhamad Misbakhun pada sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Pasuruan akhir pekan lalu mengingatkan,  era globalisasi membuat masyarakat kehilangan rasa sosialnya.

Hal ini bisa dilihat dari sikap individualistik yang lebih menonjol di masyarakat.

Ini menjadi tantangan bersama untuk mengembalikan kepedulian sosial di masyarakat. Sebab, membangun peradaban membutuhkan kepekaan sosial, bukan individualistik.

Menurut Misbakhun, momen puasa Ramadan dapat dijadikan momentum bagi masyarakat untuk melatih kepekaan sosial. Hal ini dapat dilatih dari pengendalian diri dalam berpuasa.

"Puasa adalah momentum dalam pengendalian diri. Esensi berpuasa ialah pengendalian diri. Berpuasa adalah bentuk ujian dalam mencari jati diri kemanusian," katanya.

Pria kelahiran Pasuruan itu menyatakan, kepekaan sosial ialah dimana manusia tersebut dapat berbagi dengan apa yang dimiliki.

Jadi, bagaimana dengan berpuasa diharapkan umat muslim dapat melatih diri untuk menahan kepekaan sosial yang muncul.  Sehingga kejadian tersebut menjadikan sebuah solidaritas antar sesama manusia.

Lebih lanjut menurutnya, dari sisi manfaat, memiliki rasa solidaritas maka akan timbul rasa kepekaan sosial. Sehingga, kehidupan dalam kebersamaan dalam mewujudkan kedamaian dan keselamatan dapat dilakukan.

"Cita-cita tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila kita,” ucap Misbakhun.

Politisi Golkar itu juga mengaitkan kepekaan sosial dengan relasi sosial. Kondisi ini, akan membangkitkan empati serta solidaritas sosial sesama manusia.

Salah satu permasalahan, empati serta solidaritas dapat dicerminkan ketika memberi kepada sesama masyarakat yang tidak berpunya.

"Dengan munculnya empati serta kepekaan sosial, di dalam diri manusia itu akan mudah terpanggil untuk saling membantu sesama, ujarnya.

Dalam konteks itulah, pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai Pancasila akan menguatkan kepekaan sosial.

Sehingga hal ini akan menjadi jawaban atas permasalahan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Sedangkan, saat ini negara belum mampu menjamin hak masyarakat.