Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Gubernur Tak Berani Klaim Berhala Sebelum Ada Kepmen

Polemik Pulau Berhala yang di kabarkan berpindah ke Provinsi Jambi atas persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi

Editor: Anwar Sadat Guna
zoom-in Gubernur Tak Berani Klaim Berhala Sebelum Ada Kepmen
ist
Peta Pulau Berhala 

Laporan Wartawan Tribun Jambi

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Polemik Pulau Berhala yang di kabarkan berpindah ke Provinsi Jambi atas persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, ditanggapi Gubernur Jambi Hasan Basri Agus atau yang akrab di panggil HBA.

Ditemui Tribun Jambi (Tribun Network), Hasan Basri menyatakan bahwa pihaknya belum tahu akan adanya persetujuan tersebut dan pihaknya belum berani mengutarakan hal tersebut ke umum jika belum ada fakta hukum yang kuat mengenai hal tersebut.

"Saya katakan, kita belum tahu keputusan Mendagri, apa (Pulau Berhala) kembali (ke Jambi) atau tidak. Sebab itu belum diumumkan," terang HBA di ruang kerjanya.

Mengenai adanya persoalan klaim dari Zulkifli Nurdin, mantan Gubernur Jambi terdahulu yang menyatakan telah mengetahui putusan itu dari Mendagri sendiri, Hasan hanya menyebut tidak menutup kemungkinan.

"Mungkin saja (Zulkifli Nurdin) ketemu Mendagri. Tapi, itu tidak boleh diumumkan sebelum ada fakta hukumnya," sebut HBA.

Sebelumnya Zulkifli Nurdin mengungkapkan, beberapa waktu lalu dirinya bertemu dengan Gamawan Fauzi. Dalam pertemuan itu, Gamawan mengatakan surat keputusan menteri terkait putusan sengketa Pulau Berhala telah ditekennya.

Berita Rekomendasi

Sehingga pulau yang menjadi sengketa sejak 1984, kepemilikannya jatuh ke tangan Provinsi Jambi. Hasan mengatakan, setelah Permendagri diteken masih ada proses, yakni harmonisasi dengan Departemen Hukum dan HAM. Setelah itu baru dijadikan berita negara. "Setelah itu baru diumumkan," jelas HBA.

Mantan Bupati Sarolangun itu juga tak ingin berspekulasi soal kepemilikan pulau berpasir putih seluas 200 hektare itu, termasuk peluangnya jatuh ke Jambi.

"Saya tidak katakan cenderung ke Jambi atau ke Kepri," kelitnya.

Hasan juga tidak menjawab saat ditanya ada tidaknya persiapan provinsi jika memang kelak positif menjadi milik Jambi.

Dia hanya berharap keputusan soal itu bisa keluar tahun ini. Sengketa ini telah berlangsung sejak Jambi dipimpin Gubernur Mastjoen Sofyan. Berlanjut hingga ke masa Abdurachman Sayuti, Zulkifli Nurdin, dan sekarang. Sebelumnya Zulkifli mengungkapkan, Pulau Berhala segera menjadi milik Jambi.


"Saya baru saja bertemu dengan Pak Mendagri yang menyatakan keputusan itu sudah ditandatangani beberapa hari lalu," kata Zulkifli, kemarin.

Kepada Antara, Zulkifli mengungkapkan, Mendagri sengaja menyampaikan kabar itu karena menilai Jambi ngotot mendapatkan Pulau Berhala.

"Karena selama ini saya melihat yang berjuang keras adalah Pak Zul," kata Mendagri sebagaimana ditirukan Zulkifli yang akrab disapa ZN.

Menurut ZN, terungkap dari perbincangan itu, Mendagri telah meneken putusan sejak tiga hari sebelum pertemuan. ZN menegaskan, meskipun dirinya tidak lagi menjabar Gubernur Jambi, namun tetap akan terus membantu perjuangan bumu Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Sekda Provinsi Jambi Syahrasaddin menyatakan, pihaknya juga telah mendengar seliweran informasi itu. Namun sejauh ini, pihaknya belum ada fakta hukum berupa surat keputusan dari Mendagri soal Pulau Berhala.

"Kita selaku pemerintah tidak boleh membuat statemen atau pernyataan seperti itu," kata Sekda.

Menurutnya, Gubernur Jambi akan langsung menyampaikan pernyataan resmi ketika memang sudah ada fakta hukum, dan atau telah diundangkan surat putusan dimaksud.

Pihaknya juga belum akan mengeluarkan pernyataan resmi soal ini. Pemprov katanya, tidak ingin terjebak dalam informasi yang masih sebatas rumor.

Sumber: Tribun Jambi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas