Polisi Sweeping Korlap Aksi Pembakaran Kantor Bupati Bima

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pascapembakaran Kantor Bupati Bima dan Kantor KPUD Bima, Kamis (26/1/2012) sekitar pukul 13.00 Wita, situasi di Bima belum sepenuhnya kondusif. Ratusan aparat kepolisian bersenjata lengkap dari Polres Bima, Polda NTB, dibantu pasukan Brimob Polda Jatim berjaga-jaga di sejumlah titik, di antaranya di sekitar lokasi pembakaran dan rumah jabatan Bupati Bima Ferry Zulkarnain.

Informasi yang dihimpun Tribun, aparat kepolisian sedang melakukan sweeping terhadap para koordinator lapangan (korlap) aksi unjuk rasa yang berujung anarkis.

Polisi mencari sedikitnya empat korlap dari empat kecamatan yang warganya diduga melakukan aksi pembakaran kantor bupati, termasuk kantor KPUD Bima.

"Mereka yang dicari adalah para korlap, kemungkinan mereka akan diperiksa untuk diminta keterangan terkait peristiwa siang tadi. Itu informasi yang sementara kami dapatkan," ujar Lukman, ketua Bidang Hikmah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Bima, saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (26/1/2012) malam.

Adapun massa dari empat kecamatan yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bima berasal dari Kecamatan Lambu, Sape, Wera, dan Langgudu. Selain warga, unjuk rasa menuntut pencabutan SK Bupati Nomor 188 tentang Izin Pertambangan, itu juga diikuti sejumlah elemen mahasiswa.

"Jumlah massa, termasuk elemen mahasiswa, diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Dua tuntutan yang kami usung adalah pencabutan SK Bupati soal izin pertambangan dan pembebasan mahasiswa dan warga yang berada di Lapas," ungkap Lukman.

Pihaknya menyatakan, massa sebenarnya tak berniat bertindak anarkis dengan membakar kantor bupati, namun tak adanya itikad baik Pemkab Bima menggubris tuntutan pengunjuk rasa, terlebih tak ada inisiatif bupati untuk menemui warga, akhirnya terjadinya kerusuhan yang berujung pembakaran kantor sang bupati.

"Massa ingin dialog dan mengetahui seperti apa sikap pemerintah daerah, apakah ingin mencabut SK tersebut atau tidak, namun setelah berjam-jam menggelar demo, pemerintah daerah belum bersikap dan memberi keputusan, akhirnya massa emosi dan terjadinya pembakaran," pungkas Lukman.