10 Tuntutan Aliansi Rakyat Memanggil di Gejayan Yogyakarta Hari Ini

Ringkasan Berita:

• Aliansi Rakyat Memanggil menyuarakan sepuluh tuntutan dalam aksi di Gejayan.
• Massa menyoroti MBG dan Koperasi Merah Putih sebagai celah korupsi.
• Peserta aksi menuntut perlindungan hak rakyat, pekerja, dan kebebasan sipil.

TRIBUNNEWS.COM - Terdapat 10 tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi Aliansi Rakyat Memanggil di simpang tiga Jalan Affandi (Pertigaan Gejayan), Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (13/6/2026). 

Lokasi ini menjadi titik aksi massa terkenal di Yogyakarta.

Sejumlah perguruan tinggi berada tidak jauh dari Pertigaan Gejayan, seperti Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), serta tak jauh dari Kawasan Samirono dan Mrican yang dipenuhi kos, kafe, serta pusat aktivitas mahasiswa.

Lokasi Pertigaan Gejayan berjarak sekitar 3,5 kilometer dari Tugu Yogyakarta dan 4,5 kilometer dari Malioboro.

Aksi ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, namun berbagai elemen masyarakat.

Mulai dari ibu-ibu, guru, akademisi, peneliti, buruh, hingga pengemudi ojek online (ojol).

Diwartakan Tribun Jogja, massa mulai berdatang sejak pukul 15.00 WIB.

Aksi sempat berlangsung di tengah guyuran hujan.

Mayoritas pengunjuk rasa mengenakan pakaian berwarna hitam.

Massa mulai memadati area persimpangan, membentangkan spanduk dan poster berbagai ukuran, serta menjadikan sebuah mobil pikap sebagai mimbar orasi.

Akibat aksi ini, arus lalu lintas yang menuju simpang Gejayan dari arah utara, barat, maupun selatan ditutup total, dan pihak kepolisian mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif.

10 Tuntutan Utama

Massa aksi merumuskan 10 tuntutan utama yang dibacakan di Pertigaan Gejayan, yaitu:

1. Hentikan Proyek Makan Bergizi Gratis yang rawan korupsi dan minim pengawasan publik.
2. Tolak Koperasi Desa Merah Putih yang menyimpang dari prinsip ekonomi rakyat dan berpotensi menjadi instrumen kontrol politik.
3. Cabut revisi UU TNI, UU Polri, UU Kejaksaan, dan UU Peradilan Militer. Lindungi kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Akhiri impunitas aparat. Anggota TNI dan Polri yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil harus diadili secara terbuka dan independen, bukan melalui mekanisme peradilan yang melanggengkan impunitas. Keadilan bagi korban tidak boleh dikalahkan oleh solidaritas korps.
4. Wujudkan pendidikan gratis yang berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.
5. Wujudkan layanan dan fasilitas kesehatan gratis yang dapat diakses seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
6. Pulihkan dan tingkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Hapuskan ketimpangan di segala lini. Turunkan harga bahan pokok, BBM, dan tarif layanan dasar. Rakyat bukan penanggung beban akibat korupsi dan salah urus negara.
7. Lindungi hak-hak pekerja. Hentikan eksploitasi PRT, guru, buruh tani, buruh tambang, buruh pabrik, pekerja platform digital, dan seluruh pekerja sektor informal. Hentikan praktik informalisasi kerja yang menghilangkan hak-hak pekerja melalui skema kemitraan semu dan kontrak yang eksploitatif. Jamin upah layak, perlindungan sosial, kesehatan, keselamatan kerja, serta tegakkan aturan terhadap perusahaan dan pemodal yang melanggar hak pekerja.
8. Segera lakukan penindakan kepada perusahaan aplikasi transportasi online yang melanggar KP 667 dan 1001. Keluarkan pasal bermasalah dalam Perpres 27 tahun 2026 tentang kontrak kemitraan berjangka. Segera buat naskah akademik untuk RUU Transportasi Online dan libatkan organisasi Ojek Online dalam proses penyusunan dan pembahasannya.
9. Bebaskan seluruh tahanan politik dan warga yang dikriminalisasi akibat menyuarakan kritik serta terlibat dalam gelombang aksi rakyat. Hentikan teror, intimidasi, kriminalisasi, pengawasan, dan segala bentuk pembungkaman terhadap gerakan rakyat, jurnalis, akademisi, seniman, dan pembela HAM.
10. Jamin hak rakyat atas tanah, perumahan, dan ruang hidup yang layak. Hentikan penggusuran paksa, perampasan tanah, komersialisasi ruang publik, serta kebijakan pembangunan yang mengorbankan warga demi kepentingan investor dan elite. Usut dan tuntaskan korupsi Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.

Baca juga: Demo Mahasiswa, Politisi Gerindra: Sebelum Tuntutan Digaungkan, Pak Prabowo Sudah Menindaklanjuti

Program Unggulan Pemerintah Buka Celah Megakorupsi

Perwakilan dari Aliansi Rakyat Memanggil, Marsinah, menegaskan turunnya massa ke jalan didasari ketidakmampuan pemerintah saat ini dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Ia menyoroti sejumlah program unggulan pemerintah yang dinilai justru berpotensi menjadi celah korupsi berskala besar.