Sumut Butuh Gubernur Yang Paham Tentang HAM

Laporan Wartawan Tribun Medan / Arifin Al Alamudi

TRIBUNNEWS.COM MEDAN - Pembangunan Indonesia khususnya Sumatera Utara harus berbasi HAM. Yakni pembangunan yang mengintegrasikan prinsip dan standar HAM ke dalam perencanaan dan proses pembangunan.

Menurut Kepala Pusat Kajian HAM Unimed, Majda El Muhtaj, konsep pembangunan berbasis HAM menitikberatkan pada 4 unsur. Pertama indivisibilitas dan interdepedensi HAM. Kedua pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Ketiga kesetaraan dan nondiskriminasi, dan keempat akuntabilitas.

Keterujian para bakal calon (balon) Gubernur Sumut terkait hal ini bisa dilihat dari rekam jejak mereka dalam mengapresiasi dan mengartikulasikan kebijakan-kebijakan yang pernah mereka ambil/terapkan. Serta komitmen mereka pada HAM yang terlihat dari bisi, misi, dan langkah aksi yang akan mereka konstruksikan.

"Sangat disayangkan jika balon Gubernur tidak paham dan lemah pada komitmen HAM.

Sesungguhnya HAM telah diakui sebagai hak-hak konstitusional dan indonesiapun berkomitmen pada HAM. Sebagaimana digariskan dalam UU HAM dan Perpres No 23 Tahun 2012 tentang Rahham Indonesia 2011-2014.

Pembangunan berbasis HAM yang tidak dipahami dengan baik oleh para Balon Gubernur adalah potret buruk nasib dan masa depan pembangunan di Sumut.

"Kita butuh sosok gubernur yang mampu mengaktori dan mengawal pembangunan yang memastikan terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Bukan pembangunan demi pertumbuhan ekonomi dan bisnis semata," tegas Majda. (rif/tribun-medan.com)

Baca Juga :

• Gubernur Jateng: Jatilan Kesenian Terjelek Sedunia 4 menit lalu
• Pilgub Sulsel
  SYL Ingatkan Istri dan Keluarga Bisa Jadi Sasaran 34 menit lalu
• 20 Hektare Lahan Gunung Guntur Terbakar 48 menit lalu