Laporan Wartawan Pos Kupang, Oby Lewanmeru

TRIBUNNEWS.COM, KUPANG--Dana untuk pengawasan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2012-2013  di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diperkirakan kurang atau akan mengalami pembengkakan sekitar Rp 1 miliar. Dana ini digunakan untuk kepentingan pengawas selama UN antara lain akomodasi.

Demikian dijelaskan Pembantu Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Nusa Cendana (Undana), Ir. Fabian Harry Lawalu, M.S, ketika ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Selasa (16/4/2013). Lawalu ditemui berkaitan dengan proses pengawasan UN tahun ajaran 2012-2013 yang dilakukan oleh Undana.

Undana merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) ditunjuk menjadi koordinator oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai penyelenggaraan UN Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah (SMA/MA), SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  tahun 2012/2013 di Propinsi NTT.

Menurut dia, dana yang dialokasikan dari pusat untuk pengawasan UN di NTT sebesar Rp 2,9 miliar dan dana itu digunakan untuk biaya transportasi, akomodasi dan keperluan pengawasan lainnya. "Sebenarnya kalau jadwal UN tidak mengalami pergeseran atau penundaan, dana itu cukup  untuk semua pembiayaan. Namun, dalam perjalanan ada penundaan, maka jelas dana akan bergeser," kata Lawalu.

Didampingi Humas Undana, David Sir, S.Sos, M.Hum, Lawalu menjelaskan, dana yang telah dialokasikan untuk pengawasan UN di NTT sebesar Rp 2,9 miliar lebih. Adanya pergeseran jadwal diperkirakan dana itu akan membengkak kurang lebih Rp 1 miliar.
Pembengkakan dana itu, lanjut Lawalu,  karena tim pengawas dari Undana sudah bergerak ke setiap kabupaten sejak Jumat (12/4/2013) dan Sabtu (13/4/2013).

Dijelaskannya, setelah pengawas sudah di daerah baru ada informasi penundaan. "Ketika itu para pengawas di daerah menghubungi saya dan tanya bagaimana dengan biaya akomodasi, konsumsi dan tiket yang sebelumnya untuk dipesan pada tanggal 20 atau 21 April, namun ternyata bergeser hingga di atas tanggal 23 April. Kami sampaikan jangan kembali ke Kupang karena akan memakan biaya lagi sehingga pengawas tetap tunggu di daerah. Pak Rektor juga minta supaya pengawas tetap di daerah untuk awasi, apalagi naskah UN sudah tiba di daerah," papar Lawalu.

Lawalu mengatakan, kondisi itu membuat ada penambahan waktu bagi pengawas berada di kabupaten sehingga dana akan bertambah. Penambahan itu seperti penginapan, konsumsi akan berubah dari rencana semula. "Akumulasi semua itulah yang membuat kita prediksi dana pengawasan membengkak sekitar Rp 1 miliar," ujarnya.

Untuk mengatasi kondisi itu, demikian Lawalu, pihaknya  berkoordinasi dengan pemerintah pusat karena pembengkakan dana pengawasan itu akibat keterlambatan percetakan naskah UN.
                                        
Lawalu juga mengatakan, untuk pengawasan UN tahun ajaran 2012/2013 di NTT, Undana menerjunkan sekitar 500 orang pengawas.  Dari jumlah 500 orang itu, pengawas dari Undana sekitar 300,  sisanya dari perguruan tinggi lain di NTT yang digandeng Undana.

Dia menjelaskan, pengawas dari Undana sudah berada di titik penyelenggara UN atau sekolah penyelenggara UN sejak H-3 dan H-2, karena dalam prosedur operasi standar/standard operating procedure (POS/SOP) pelaksanaan pengawasan UN di NTT semua pengamanan naskah merupakan tanggung jawab Undana termasuk pendistribusian sampai ke kabupaten/kota.  "Pengawas dari Undana harus terus mengawal naskah UN itu baik sebelum dan setelah UN hingga membawanya kembali ke Kupang," ujarnya.